Pilkada 2020 di 7 Kabupaten Kalbar Terancam Diundur

Pilkada 2020 di 7 Kabupaten Kalbar Terancam Diundur

PONTIANAK - Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza mengungkapkan jika pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 terancam diundur.

Hal ini terjadi, jika pemerintah daerah tak kunjung merampungkan dan mengalokasikan kebutuhan anggarannya.

Diungkapkannya, dari tujuh kabupaten yang akan menghelat pesta demokrasi memilih kepala daerah dan wakilnya itu, baru satu daerah yang telah sepakat dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD).

“Baru Kabupaten Kapuas Hulu yang telah merampungkan pembahasan anggaran pilkadanya. Enam kabupaten lainnya masih dalam proses,” kata Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar faisal Riza, Selasa (24/9/2019).

Diterangkannya, Bawaslu Provinsi berencana akan memanggil Bawaslu Kabupaten yang akan melaksanakan pilkada beserta pemkab bersangkutan.

Baca: Jelang Pilkada 2020, Empat Partai di Ketapang Resmi Berkoalisi

Baca: Ketua DPC Hanura Ketapang Siap Maju Pilkada 2020

Baca: Wabup Kapuas Hulu Pastikan Tak akan Bertarung di Pilkada 2020, Ini Alasannya

"Karena mau tidak mau, suka tidak suka anggarannya harus disiapkan pemkab masing-masing. Bisa diundurkan pelaksanaan pilkada jika anggaran tidak siap,” timpalnya.

Dalam hal pengajuan anggaran, kata Faisal, Bawaslumemang memiliki kalkulasi sendiri, begitu juga dengan KPU. Anggaran yang diajukan Bawaslu akan fokus pada tindak pengawasan dan sosialisasi.

“Pengajuan anggaran pengawasan ini dilihat dari rasionalitasnya. Contoh saja di Kabupaten Sintang, untuk anggaran pengawas pilkada saja bisa mencapai Rp. 11 Miliar. Belum kegiatan konsolidasi dan lainnya,” tutup Faisal.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak