Pemkab Kubu Raya Terapkan Layanan BPHTB Pertama di Kalbar

Pelayanan BPHTB diluncurkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji bertepatan HUT Agraria di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Selasa (24/9/2019)

Pemkab Kubu Raya Terapkan Layanan BPHTB Pertama di Kalbar
istimewa
BEA - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan saat peluncuran pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan bertepatan HUT Agraria di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar, Selasa (24/9/2019). TRIBUN/INA 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Septi Sabrina

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kabupaten Kubu Raya menjadi pelopor pertama di Kalimantan Barat yang menerapkan program pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengungkapkan tujuan pelayanan BPHTB guna mengoptimalkan pendapatan BPHTB yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan mutu pelayanan BPHTB ke masyarakat.

"Hal itu demi percepatan pembangunan serta menutup peluang terjadinya fraud atau kecurangan-kecurangan dan tindakan koruptif lainnya," tegas Muda, Selasa (24/9/2019).

"Terus mengupayakan agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran di dalam proses pengumpulan pajak dan retribusi daerah," sambung Muda.

Baca: Mrs X Tewas Laka Lantas di Jl Tanjungpura Pontianak Selatan

Baca: Wali Kota Pontianak Hadiri Peluncuran SIM Pintar, Langkah Menuju Smart City

Baca: World Rabies Day Perbatasan Negeri, Gerakan Vaksinasi Massal Se Kalbar

Pelayanan BPHTB diluncurkan Gubernur Kalbar, Sutarmidji dan dihadiri Bupati Kubu Raya bertepatan HUT Agraria di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar, Selasa (24/9/2019).

Orang nomor satu di Kubu Raya ini, menyatakan dalam penerapan layanan BPHTB telah mendapat dukungan dari berbagai pihak, yakni Gubernur Kalbar, Tim Korsupgah KPK, Kakanwil BPN/ATR serta Direksi Bank Kalbar.

"Dalam bentuk komitmen bersama dan diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama oleh pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar," ujar Muda.

Lebih lanjutnya, Muda mengatakan layanan BPHTB ini telah terintegrasi melalui sistem dalam jaringan atau host to host. Jaringan teknologi informasi atau by online system telah terpasang di kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BBPRD) Kubu Raya, Pusat Data Informasi kantor BPN/ATR, dan Bank Kalbar.

"Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas dalam berbagai aspek dan terus bekerja sama dengan pihak terkait guna melaksanakan program ini," jelas Muda.

Muda pun berharap kedepannya, layanan BPHTB yang di kelola Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dapat bermanfaat serta berjalan secara maksimal bagi masyarakat Kubu Raya.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kubu Raya Fladona Rizola menuturkan, pelayanan BPHTB secara terintegrasi dengan sistem dalam jaringan internet merupakan pelayanan satu kesatuan yang mencakup tiga instansi terkait.

"Kita akan terus ciptakan inovasi di Kubu Raya melalui pemanfaatan secara maksimal dari jaringan teknologi informasi," terangnya.

Lebih lanjutnya, Fladona Rizola mengatakan penerapan sistem online akan memberikan kemudahan dalam peningkatan pelayanan di BPPRD.

"Langkah ini kan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Sehingga ke depannya kita bisa mendekatkan diri dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, untuk tahun 2019 target PBB dan BPHTB di Kubu Raya masih sama dengan tahun 2018 lalu. Walaupun di tahun 2019 untuk Hak Guna Usaha (HGU) belum bisa dipastikan namun masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi capaian BPHTB di Kubu Raya. Sehingga pemerintah masih menetapkan target yang sama untuk kedua jenis pajak ini.

Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved