Sat Pol PP Sanggau Kembali Hentikan Sementara Pekerjaan Bangunan Ruko di Jalan Setia Budi

Wendi menjelaskan, Penertiban juga dilakukan lantaran bangunan tersebut belum mengantongi Izin Mendirkan Bangunan (IMB) dari Dinas terkait.

Sat Pol PP Sanggau Kembali Hentikan Sementara Pekerjaan Bangunan Ruko di Jalan Setia Budi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HENDRI CHORNELIUS
Petugas Sat Pol PP Sanggau saat memasang police line bangunan Ruko di Jalan Setia Budi, Kelurahan Beringin, Kabupaten Sanggau, Rabu (18/9/2019) 

Sat Pol PP Sanggau Kembali Hentikan Sementara Pekerjaan Bangunan Ruko di Jalan Setia Budi

SANGGAU - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Sanggau melakukan penertiban terhadap satu unit bangunan Rumah toko (Ruko) yang berdiri di atas tanah Pemda di Jalan Setia Budi, Kelurahan Beringin, Kabupaten Sanggau, Rabu (18/9/2019).

"Dari hasil pengukuran BPN menyebutkan bahwa bangunan atas nama AK telah melebihi diatas tanah pemda. Ini sudah yang kedua kalinya kami melakukan penertiban,"kata Kepala Sat Pol PP Sanggau melalui Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, Wendi Very Nanda Rabu (18/9/2019).

Wendi menjelaskan, Penertiban juga dilakukan lantaran bangunan tersebut belum mengantongi Izin Mendirkan Bangunan (IMB) dari Dinas terkait.

"Kami lakukan pemberhentian sementara. Empat tiang yang sudah berdiri itu masuk tanah Pemda, dan akan kami bongkar. Tapi besok kita tunggu hasil berita acara dari BPN,"tegasnya. 

Baca: KAKEK Cabuli Bocah Kelas 2 SD di Sanggau, 5 Kali Disetubuhi di Tempat Berbeda, Begini Kronologinya

Baca: Dewi Merlina, Anggota DPRD Sanggau Dari Partai Solidaritas Indonesia Periode 2019-2024

Baca: Pemkab Sanggau Fokus Implementasi Program Desa Tahun 2019 di Desa Mawang Muda

Sebelumnya, Sat Pol PP pernah melakukan penertiban terhadap bangunan tersebut. Dan Sat Pol PP pun memberikan teguran kepada pemilik bangunan.

"Yang bersangkutan telah melepas sendiri segel yang kami pasang dengan pihak kepolisian. Tapi dia terus membangun, padahal dari hasil tim bahwa selama masih dalam tahap proses penyelesaian, jika belum selesai dilarang untuk membangun terlebih dahulu,"ujarny.

Jadi, lanjutnya, kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemberhentian  sementara proses pembangunan tersebut. 

Update berita pilihan tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak 

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved