Pelabuhan Kijing Beroperasi Potensi Pemasukan Kalbar Hingga Rp 500 Miliar
Kebaradaan Pelabuhan Kijing diyakini oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi
Pelabuhan Kijing Beroperasi Potensi Pemasukan Kalbar Hingga Rp 500 Miliar
PONTIANAK - Kebaradaan Pelabuhan Kijing diyakini oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi begitu besar bagi Kalbar dan Mempawah khususnya.
Ia memperkirakan akan ada pemasukan sekitar Rp500 miliar pertahun untuk Kalimantan Barat maupun untuk Kabupaten Mempawah yang akan menerima Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB.
Selain itu, perekonomian daerah sekitar akan maju. Hal itu seiring dengan pengembangan infrastruktur yang ada di kawasan pelabuhan Kijing.
Potensi pendapatan yang mencapai Rp500 m pertahun dijelaskan Midji dari pajak ekspor CPO, Bauksit dan komiditi lainnya yang ada di Kalbar. Apalagi Kalbar merupakan daerah penghasil CPO terbesar kedua di Indonesia.
Baca: Gelar Konferensi Pers Perkembangan Pembangunan Pelabuhan Kijing, Ini Yang Disampaikan PT Pelindo II
Baca: Suharjo Lie: Jalan 6 Kilometer Dipersiapkan Untuk Topang Aktivitas Keluar Masuk di Terminal Kijing
Baca: Wali Kota Sutarmidji Apresiasi Super Ball Tribunpontianak
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan keberadaan Pelabuhan Kijing sangat penting bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Kalbar.
Kemudian dipastikan dengan beroperasi pelabuhan ini akan meningkatkan pendapatan Kalbar untuk belanja pembangunan.
Ia menjelaskan impian Kalbar memiliki pelabuhan ini sebetulnya sudah 20 tahun lalu, pada saat itu di Kalbar investasi besar-besaran perkebunan kelapa sawit.
Tapi beberapa kali perencanaan selalu gagal dan tidak terealisasi. Oleh karena itu, ia mengharapkan pelabuhan saat ini egera rampung.
Dengan tidak adanya pelabuhan sebagai pintu ekspor, Kalbar kehilangan banyak potensi pendapatan pasalnya pajak bagi hasil ekspor tidak masuk.
"Bayangkan saja, didalam APBD kita tidak ada satu rupiahkan sumbangsih dari CPO padahal kita penghasil kedua terbesar. Hal itu karena pintu ekspor melalui pelabuhan lain seperti Riau, Lampung dan Tanjung Perak," ucap Midji saat diwawancarai, Kamis (19/8/2019).
Ia menyampaikan misalnya pada bagi hasil pajak ekspor CPO Kalbar tidak mendapatkan. Padahal produksinya banyak di Provinsi Kalbar. Belum lagi yang ingin membuka pabrik olahan hilirisasi dari karet.
Tapi jika ingin di ekspor harus dibawa ke Jakarta atau lainnya karena tidak bisa langsung dari Kalbar sehingga biaya besar.
Lebih lanjut ia mengatakan untuk Pelabuhan Kijing kedalamannya bisa mencapai 14 meter dan puluhan ribu dwt pun bisa bersandar. Pemerintah daerah akan mendukung adanya percepatan pembangunan pelabuhan kijing. Hambatan yang ada diharapkan bisa di kurangi seminim mungkin.
"Siapapun yang ingin punya kepentingan lewat jalur pengadilan saja kalau belum puas," ungkap Midji.