Sutarmidji Sebut Kapolda Kalbar Dibohongi soal Informasi Titik Api Kebakaran Lahan

Sutarmidji Sebut Kapolda Kalbar Dibohongi soal Informasi Titik Api Kebakaran Lahan

Sutarmidji Sebut Kapolda Kalbar Dibohongi soal Informasi Titik Api Kebakaran Lahan
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Pengendara melintas di Jalan Sutan Syahrir, Pontianak dengan┬áKondisi udara yang sangat tidak sehat akibat dari pencemaran kabut asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (11/9/2019). 

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengungkapkan, lahan yang terbakar di Kalbar sebagian besar merupakan lahan konsesi perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI).

Menurut Sutarmidji, ada indikasi pemerintah daerah melindungi para pengusaha yang lahannya terbakar.

Gubernur menyatakan, indikasi itu diketahui ketika Kapolda Kalbar berkunjung ke titik api, Pemda setempat seperti menghalangi dengan memberikan informasi bohong pada aparat penegak hukum.

Setelah diteliti, menurutnya, lahan yang terbakar milik pengusaha tertentu dan ada indikasi daerah melindunginya.

Hanya saja, Sutarmidji tidak menyebutkan secara jelas nama daerah tersebut.

"Nah kite teliti punye teliti akhirnye lokasi yang terbakar milik pengusaha tertentu. Daerah ade seperti melindungi, ini tidak boleh terjadi," ucap Sutarmidji, Minggu (15/9/2019) malam.

Sutarmidji menegaskan, siapapun dia, perusahaan apapun itu, milik siapapun tetap diberikan sanksi tegas dan tindakan.

Baca: Asap Diprediksi Selimuti Kayong Utara Hingga Dini Hari Besok

Baca: Sutarmidji Larang Bupati Ketapang, Kayong Utara dan Kubu Raya Keluar Daerah, Ini Pemicunya

Baca: Jadwal Indonesia Vs Filipina di Kualifikasi Piala AFC U-16, Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U 16

Baca: Baru 8 Bulan Nikah, Syahrini Kepergok Tarik Tangan Reino Barack dari Perempuan Ini!

Sekarang ini, sudah banyak yang diberikan sanksi. Ia ingin peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kalbar ini menjadi yang terakhir kalinya.

Untuk Ia meminta daerah menghentikan kegiatan melindungi pengusaha yang tidak taat aturan menjaga lahan konsesinya.

"Saya berharap semua tidak saling menyalahkan, pemerintah pusat menyalahkan pemerintah daerah, gubernur dan sebagainya, kenapa ini terjadi," katanya

Halaman
123
Penulis: Syahroni
Editor: Nasaruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved