Mahasiswa Fakultas Hukum Usulkan Penolakan Revisi UU KPK

Mahasiswa Fakultas Hukum Usulkan Penolakan Revisi UU KPK

PONTIANAK- Bergejolaknya polemik revisi UU KPK ikut dibahas oleh BEM Fakultas Hukum se-Kalimantan Barat.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua BEM Fakultas Hukum Untan, Syarif Arifin Habibi di Kantor Komisi Yudisial Penghubung Kalbar.

Ia mengungkapkan dalam kegiatan tersebut, adalah konsolidasi BEM fakultas Hukum se Kalbar, yang mana mereka berkumpul membahas polemik pelemahan KPK yang terjadi secara terstruktur yaitu tentang polemik revisi UU KPK, revisi UU KUHP dan pemilihan calon pimpinan KPK sebagai salah satu bentuk ancaman bagi masyarakat dan peluang untuk elit politik agar tercapainya kepentingan-kepentingan terselubung.

"Dengan kegiatan ini saya menghimbau kepada mahasiswa untuk terus bergerak memberikan dukungan kepada KPK dalam upaya memberatas korupsi di Indonesia," ujar Arifin Habibi 

Hal yang ingin mereka sampaikan kepada publik bahwa saat ini KPK berada di ujung tanduk, yang mana terdapat persoalan di draf RUU KPK hasil inisiatif DPR yang beresiko melumpuhkan kerja KPK.

Baca: Fahri Hamzah Marah di ILC tvOne Selasa Malam | Abraham Samad Angkat Bicara Tentang UU KPK

Baca: VIDEO: Tim KPK Menggeledah Ruang Kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

"Kita ketahui bersama bahwa saat ini KPK yang keberadaannya besar saja korupsi masih merajalelah bagaimana kalau KPK dilemahkan mungkin kasus korupsi akan menjadi kebiasaan sumber penghasilan," sambung Arifin Habibi.

Kemudian terkait polemik ini mereka juga sampaikan juga bahwa konsolidasi ini menolak revisi UU KPK, lalu mendesak Presiden RI Jokowi untuk tidak menandatangani usulan RUU KPK dan mendesak DPR RI untuk memilih pimpinan KPK yang berintegritas serta menghimbau masyarakat dan mahasiswa untuk terus bergerak memberikan dukungan kepada KPK dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak