Umi: Kasus Pergantian Caleg Gerindra Membuat Kredibilitas KPU Dipertanyakan

calon terpilih hasil Pemilu 2019 untuk DPRD Provinsi sudah ditetapkan pada bulan Agustus kemarin.

Umi: Kasus Pergantian Caleg Gerindra Membuat Kredibilitas KPU Dipertanyakan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/YouTube
Umi Rifdiawaty 
Umi: Kasus Pergantian Caleg Gerindra Membuat Kredibilitas KPU Dipertanyakan
PONTIANAK - Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai jika perkara partai Gerindra untuk DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 merupakan hal yang unik.
Hal ini mengingat Partai Gerindra sudah mengajukan sengketa hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi untuk Dapil 6 Kalbar, dan sudah diputus oleh MK dalam amar putusannya dengan mengabulkan sebagian permohonan pemohon.
Dalam putusanya, MK menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pemohon atas nama Hendri Makaluasc A. Md. S.T., M.Th calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 6 Partai Gerindra Nomor urut 1 Dapil Kalbar  6 adalah 5.385 suara. 
"Atas putusan MK ini sudah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi, seharusnya perkara ini sudah selesai dengan tindak-lanjut oleh KPU prov karena sesungguhnya MK lah lembaga yang paling berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu," katanya, Jumat (06/09/2019).
Kemudian, lanjut Umi, muncul sengketa di Bawaslu RI untuk perkara yang sama oleh Pelapor Hendri Makaluasc atas tindak lanjut putusan MK dan oleh Bawaslu dalam putusannya KPU Provinsi dinilai secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu 2019.
Dan seperti diketahui, dalam hal ini terkait tindak-lanjut putusan MK untuk calon anggota DPRD dari partai Gerindra di Dapil 6 Kalbar, dan atas putusan Bawaslu tersebut KPU Provinsi sudah menindaklanjuti putusan tersebut dalam sidang pleno terbuka. 
"Kasus ini dapat menimbulkan keraguan dimasyarakat dan bisa berdampak pada kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu. Untuk itu kami menganggap penting bagi KPU Provinsi Kalbar untuk menjelaskan secara detail posisi perkara ini secara utuh dan lugas kepada publik, sebagai upaya untuk memberikan rasa percaya publik kepada penyelenggara pemilu," tegasnya.
Mengingat, kata Mantan Komisioner KPU ini, calon terpilih hasil Pemilu 2019 untuk DPRD Provinsi sudah ditetapkan pada bulan Agustus kemarin.
"KPU Provinsi juga harus menjelaskan kasus ini apakah termasuk kategori Penggantian Calon Terpilih atau kategori makanisme apa, karena persyaratan untuk penggantian calon terpilih sudah diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," terangnya.
"Lebih lanjut bagaimana dengan hak dari calon terpilih yang sebelumnya sudah ditetapkan jika dikemudian hari terjadi Pergantian Antar Waktu. Perkara ini tidak bisa dianggap selesai hanya pada saat ini, masih ada akibat hukum yang harus dipertimbangkan lebih lanjut kedepannya. Untuk itu sekali lagi penting bagi KPU Prov untuk memberikan penjelasan kepada publik," tukas Umi.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved