Atbah Minta BPN Terbitkan Sertifikat Seusai RDTR di Wilayah Perbatasan Sambas

Bupati Atbah Romin Suhaili meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sambas, untuk tidak menerbitkan sertifikat

Atbah Minta BPN Terbitkan Sertifikat Seusai RDTR di Wilayah Perbatasan Sambas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili dan Ketua DPRD Kabupaten Sambas saat rapat dengar pendapat dengan masyarakat Kecamatan Sajingan Besar, Kamis (5/9/2019). 

Atbah Minta BPN Terbitkan Sertifikat Seusai RDTR di Wilayah Perbatasan Sambas

SAMBAS - Bupati Atbah Romin Suhaili meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sambas, untuk tidak menerbitkan sertifikat yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Sambas, untuk wilayah perbatasan.

"Saya sudah sampaikan kepada BPN, kita bergerak menata perbatasan sesuai dengan RDTR," tegasnya, di hadapan peserta Hearing, Kamis (5/9/2019).

"Jadi saya minta jangan sampai ada surat ataupun sertifikat yang di keluarkan tidak sesuai dengan RDTR," ungkapnya.

Atbah pun mengungkapkan, jika dirinya menginginkan jika persoalan Penyelesaian persoalan kawasan yang berstatus hutan yang melingkupi pemukiman dan lahan pertanian masyarakat, bisa segera di selsaikan.

"Untuk itu, kewajiban kami sebagai Bupati Sambas akan membantu bapak ibu keluar dari masalah ini. Atau memiliki hak-haknya, yang di larang oleh negara," katanya.

Baca: Bupati Atbah Hadiri Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS

Baca: ZODIAK HARI INI – ASMARA Jumat 6 September 2019, Romansa Berbeda ARIES, Intuisi VIRGO Menguat

Baca: SHIO 2019 - Peruntungan Jumat 6 September 2019, Kesan Terbaik Shio Naga, Keberuntungan Shio Ayam

"Dan kami akan lakukan itu (Perjuangkan-Red) kepada pemerintah dan Kementerian terkait, dan juga kepada DPR RI," tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan hal yang di sampaikan juru bicara peserta Hearing yang melaporkan tentang ada peristiwa penangkapan 17 orang warga Sajingan yang di duga membabat lahan hutan lindung.

Atbah menuturkan, jika itu adalah ranah penegakan hukum. Dan Pemda tidak bisa mengintervensi hal-hal yang berkaitan dengan hukum.

"Terkait dengan persoalan tangkap menangkap itu ada di ranah hukum, tapi kita akan mendalaminya supaya tidak salah tangkap," tuturnya.

Untuk kelanjutan Penyelesaian persoalan kawasan yang berstatus hutan yang melingkupi pemukiman dan lahan pertanian masyarakat.

Ia secara tegas memerintahkan kepada Asisten II Bupati Sambas untuk membantu dan mengawal penyelesaian masalah tersebut.

"Saya perintahkan kepada asisten dua agar terus membatu masyarakat kita, untuk mendapatkan hak-haknya," tutupnya. 

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved