Anggota DPRD Prihatin Bupati Gidot OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Bengkayang

Namun saya sangat mengapresiasi tindakan KPK yang telah berani menegakkan hukum dengan melakukan OTT

Anggota DPRD Prihatin Bupati Gidot OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Bengkayang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ Ya'M NURUL ANSHORY
Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Eddy A, SH 

Anggota DPRD Prihatin Bupati Gidot OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Bengkayang

BENGKAYANG -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang, Eddy A, SH dari fraksi Fraksi PDIP mengaku terkejut dengan adanya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Selasa (3/9/2019) kemarin.

Operasi senyap yang dilakukan oleh KPK disebut-sebut menyeret sejumlah nama pejabat di Kabupaten Bengkayang, salah satunya adalah Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot.

"Bagaimana saya tidak terkejut, terakhir saya ketemu Bupati Gidot tanggal 30 Agustus kemarin saat rapat paripurna pengesahan anggaran perubahan tahun 2019, lalu kemarin saya dengar dia kena OTT di Pontianak," ujar Eddy , Rabu (4/9/2019).

Baca: KRONOLOGI Bupati Bengkayang Suryadman Gidot jadi Tersangka KPK hingga Komentar Gubernur Sutarmidji

Baca: Suryadman Gidot OTT KPK, Pelayanan di Pemkab Bengkayang Berjalan Normal

Eddy merasa sangat prihatin dengan kejadian tersebut, sebab orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang turut terlibat bersama dengan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

"Dalam kapasitas saya sebagai anggota DPRD yang juga masyarakat Kabupaten Bengkayang tentunya sangat prihatin dengan kejadian ini. Namun saya sangat mengapresiasi tindakan KPK yang telah berani menegakkan hukum dengan melakukan OTT," ujarnya.

Saat ditanya terkait kasus apa yang menyandung pejabat tinggi Kabupaten Bengkayang yang di OTT tersebut, Eddy mengaku belum mengetahui tahu persis apa kasusnya.

"Saya dapat informasi kemarin, tapi saya juga belum jelas bagaimana kepastiannya, sebab KPK juga belum melakukan press rilis terkait OTT yang di maksud," katanya.

Eddy berharap jangan sampai kejadian OTT tersebut sampai terulang kembali di Kabupaten Bengkayang.

"Tentunya saya berharap jangan sampai terulang kembali OTT di Kabupaten Bengkayang ini, saya sangat prihatin sekali," ujarnya.

Baca: BREAKING NEWS - KPK Tetapkan 7 Tersangka Suap Proyek di Bengkayang, Bupati Gidot hingga Kadis PUPR

Jika memang benar terbukti bersalah, kata Eddy, dia berharap kejadian itu tidak menggangu jalannya pemerintahan di Kabupaten Bengkayang, terlebih lagi pelayanan publik kepada masyarakat.

"Jika sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bengkayang terbukti bersalah dan menjalani proses hukum, saya harap pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Saya meminta kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar mengambil sikap terhadap kejadian ini," tuturnya.

Eddy meminta semua pihak harus menghormati proses hukum dalam kasus ini, tanpa mengenyampingkan azas praduga tak bersalah.

"Apalagi kabar itu sangat cepat meluas, baik itu di media sosial dan lain-lain, banyak yang bertanya kepada saya tapi saya tidak bisa memberikan konfirmasi sebab saya belum tahu kepastiannya," pungkas Eddy.

Dari pantauan Tribun di Kabupaten Bengkayang, KPK telah melakukan penyegelan beberapa ruang kerja, yakni ruang kerja Bupati Bengkayang, ruang kerja Kepala Dinas PUPR, dan ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

 

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update 

Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved