KRONOLOGI Bupati Bengkayang Suryadman Gidot jadi Tersangka KPK hingga Komentar Gubernur Sutarmidji

KRONOLOGI Bupati Bengkayang Suryadman Gidot jadi Tersangka KPK hingga Komentar Gubernur Sutarmidji

PONTIANAK - Bupati Bengkayang Suryadman Gidot (SG), resmi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap proyek, Rabu (4/9/2019) sore.

Selain Bupati Gidot, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius (AKS), dan lima pihak swasta bernama Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat dan Pandus juga ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dugaan suap.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menggelar konferensi pers yang juga disaksikan secara live di Instagram KPK RI.

Ketujuh orang tersangka kasus suap proyek pemerintah di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat ditetapkan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan atau yang mewakilinya, terkait terkait pembagian proyek pekerjaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkayang tahun 2019," kata Basaria.

Suryadman Gidot dan Aleksius disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji berkomentar terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Bengkayang Suryadman Gidot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, bupati dan wali kota atau pengusaha swasta di daerah harus melaksanakan tugasnya serta bergerak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kerja itu kan sudah ada aturannya. (Tapi) ini kan yang bahaya itu pengusaha. Sudahlah, (pengusaha) jalan saja sesuai aturan. Jangan lewat sana lewat sini," kata Midji, Rabu (4/9/2019).