Menko Perekonomian Dorong Perbaikan Ekosistem Ekonomi Digital Melalui Sinergi Kebijakan

Citizen Reporter

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Hermin Esti Setyowati

PONTIANAK -Peran pemerintah, otoritas moneter, dan otoritas sektor keuangan kian penting dalam menghadapi dinamika pengembangan ekonomi digital.

Tak hanya sebagai regulator, ketiganya diharapkan mampu menjadi fasilitator dan akselerator.

“Dalam menavigasi ekonomi digital, kita harus menciptakan ekosistem yang baik untuk memperoleh manfaat optimal dan memitigasi risiko disrupsi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat memberikan sambutan dalam acara Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XX dan Seminar Nasional, Rabu (28/8), di Bali.

LUntuk dapat menjadi regulator sekaligus fasilitator dan akselerator, lanjut Darmin, kebijakan masing-masing otoritas dan pemerintah perlu diarahkan untuk beberapa hal.

Pertama, menjaga level playing field yang sama bagi pelaku ekonomi digital. Kompetisi perlu dipastikan berjalan fair tanpa membatasi inovasi dan menghindarkan market abuses.

Kedua, penegakan peraturan (enforcement) dan akuntabilitas juga hal penting yang perlu dilaksanakan. Digital surveillance harus jelas, disertai fair dan penalties yang memberikan efek jera terhadap pelanggar termasuk penyalahgunaan data pribadi.

Ketiga, agar menjadi driver pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, Pemerintah juga telah membangun proyek infrastruktur telekomunikasi. Proyek tersebut berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer yang dinamakan Palapa Ring.

Baca: Wagub Kalbar Sambut Kedatangan Haji di Asrama Haji Batam

Baca: Pemkot Gelar Job Fair di PCC, Pencari Kerja Incar 4.000 Loker

Keempat, membuat kebijakan dalam rangka mendukung link and match SDM ekonomi digital dengan industri serta penyelesaian PHK akibat disrupsi ekonomi digital.

“Pemerintah telah menetapkan strategi perbaikan dan pelatihan vokasi antara lain reformasi kelembagaan, pengembangan standar kompetensi, pembakuan mekanisme pemagangan dan pendanaan,” kata Menko Perekonomian.

Kelima*, penyiapan skema aturan untuk mengontrol praktik perdagangan lintas batas yang tidak sehat. Misalnya, Pemerintah perlu memiliki filter dan mekanisme yang jelas untuk mengawasi dan memastikan produk impor melalui e-commerce.

Keenam*, transformasi ekonomi yang dirancang untuk mengubah tatanan ekonomi subsisten menjadi terorganisasi berbasis nilai tambah dan daya saing.

Dalam acara bertajuk “Menavigasi Era Digital: Tantangan dan Strategi Mengawal Stabilitas dan Mendorong Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional” ini, Darmin juga menjelaskan gambaran perkembangan ekonomi digital di Indonesia dan dunia. 

Ekonomi digital global terus berkembang pesat, hingga tahun 2016 memiliki kontribusi sebesar 22% terhadap ekonomi global. Hampir semua sektor ekonomi telah tersentuh oleh ekonomi digital.