Budi Prasetyo: Usulan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Tak Sesuai Harapan

Adapun total luas tersebut terdiri dari permukiman warga, lahan garapan (sawah, danga, kebun), kawasan transmigrasi serta infrastruktur jalan

Budi Prasetyo: Usulan Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Tak Sesuai Harapan

KAPUAS HULU - Kepala Bidang Fisik Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kapuas Hulu, Budi Prasetyo menyatakan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, bahwa di Kabupaten Kapuas Hulu telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi pada desa-desa dan infrastruktur yang masuk dalam kawasan hutan.

"Hasilnya terdapat 83 desa yang masuk dalam kawasan hutan, baik kawasan lindung (Taman Nasional dan Hutan Lindung) maupun Kawasan Hutan Produksi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/8/2019).

Budi menjelaskan, dari 83 desa tersebut sudah dilakukan inver oleh tim pada tahun 2018 terhadap usulan yang disampaikan pihak Kabupaten, melalui Bappeda Kapuas Hulu yaitu seluas total 56.128,96 Hektar.

Baca: Jamah Haji Kapuas Hulu Kloter 12 Tiba di Embarkasi Batam

Baca: PSSI Kalbar Seleksi Bertahap Tim Futsal Pra PON

"Adapun total luas tersebut terdiri dari permukiman warga, lahan garapan (sawah, danga, kebun), kawasan transmigrasi serta infrastruktur jalan," ucapnya.

Dari total luas tersebut kemudian diajukan verifikasi oleh pihak provinsi Kalimantan barat dan diajukan melalui rekomendasi gubernur ke pemerintah pusat seluas 28.787,96 Hektar.

"Setelah menunggu proses di Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai akhirnya keluar surat persetujuan dari Kementerian LHK dengan Nomor : S.510/MenLHK/Setjen/PLA.0/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), yang mana untuk Kabupaten Kapuas Hulu yang disetujui untuk perubahan batas kawasan hutan : 3.749,23 Hektar dan untuk Perhutanan Sosial : 7.632,61 Hektar," ujarnya.

Menurutnya, ketika dihitung hanya sekitar 6,7 persen saja usulan pelepasan kawasan hutan yang disetujui oleh pemerintah pusat. "Persetujuan pelepasan kawasan hutan seluas tersebut, sangat jauh dari usulan atau yang diharapkan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, karena selama ini kita berharap khususnya infrastruktur jalan dapat dikeluarkan juga dari kawasan hutan," ucapnya.

Budi menuturkan, menurut aturan bisa mengajukan izin pinjam pakai kawasan hutan, tapi proses itu memerlukan waktu dan tahapan yang sangat lama. "Kita harus menyiapkan Amdal, izin lingkungan, dokumen FS, DED, Pertimbangan teknis dan sebagainya," ujarnya.

Sementara itu kaya Budi, proses itu sangat ribet dan masyarakat perlu cepat untuk dibangun akses jalannya.

Terkait sosialisai tentang hasil persetujuan pelepasan kawasan hutan ini, Bappeda menyerahkan sepenuhnya kepada pihak terkait dalam hal ini dinas kehutanan provinsi atau Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

"Karena dipastikan nanti akan muncul gejolak atau rasa kurang puas warga masyarakat terhadap keputusan ini. Sehingga biarlah pihak dinas kehutanan provinsi atau pihak BPKH yang langsung bertemu dengan masyarakat sekaligus pelaksanaan tata batas kawasan hutan di lapangan," ungkapnya.

Cek 10 Berita Pilihan Tribun Pontianak di Whatsapp Via Tautan Ini: Tribun Pontianak Update 

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved