Kalbar Tembus 86 Desa Mandiri, Suriyansah: Kerja Keras Cornelis

Kepala BKKBN Perwakilan Kalbar, Drs Kusmana mengatakan, artinya interpensi badan terkait sudah mengarah pada hal yang tepat.

Kalbar Tembus 86 Desa Mandiri, Suriyansah: Kerja Keras Cornelis
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Suriansyah 

Kalbar Tembus 86 Desa Mandiri, Suriyansah: Kerja Keras Cornelis

PONTIANAK  - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, H Ria Norsan menyampaikan informasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, bahwasanya Kalbar akan memiliki 86 Desa Mandiri. Hal ini patut diapresiasi, selain mengalami kenaikan drastis, mewujudkan pembangunan dari desa merupakan visi misi yang dilakukan pemerintahan Midji-Norsan.

Sebelumnya dari 2.031 desa yang ada di Provinsi Kalbar hanya memiliki satu desa mandiri saja
yakni Desa Sutera di Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan 566 desa dalam kategori sangat tertinggal, 865 desa tertinggal, 349 desa berkembang , dan 54 desa maju.

Namun Wakil Gubernur Kalbar mengatakan, terkait kabar 86 desa mandiri dari Kementrian Desa ini belum dikeluarkan secara resmi.

"Kalau memang ini terwujud, kita akan mengalahi Jawa Barat yang baru mempunyai 76 Desa Mandiri," ujarnya, belum lama ini.

Ia menilai harus ada percepatan pembangunan untuk membantu ratusan desa di Kalbar agar bisa menjadi Desa Mandiri. Namun pihaknya masih menunggu informasi resmi dikeluarkan oleh Kementrian Desa.

"Mungkin dalam waktu dekat informasi ini dikeluarkan oleh Kementrian Desa, mudah-mudahan sesuai dengan informasi yang kita terima," ujarnya.

Menurutnya jika memang ini sesuai dengan kabar yang diperoleh berarti ‘luar biasa’ karena memang selama ini pemprov berpacu baik dari sisi IT.

“Dari kegiatan lainnya untuk memacu desa mandiri, termasuk pokir (pokok fikiran) dari anggota DPRD yang mengarahkan percepatan desa mandiri," ujarnya.

Menurut Norsan, peningkatan jumlah desa mandiri dan maju tersebut karena adanya beberapa faktor pendorong, antara lain karena adanya Dana Desa (DD) dari APBN, adanya Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten, pembinaan dari provinsi, dan kinerja aparatur desa bersama masyarakatnya untuk membangun desa.

Halaman
1234
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved