adv
Menuju WBK/WBBM, BBPOM di Pontianak Gelar FGD Peningkatan Pelayanan Publik
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
lihat foto
Menuju WBK/WBBM, BBPOM di Pontianak Gelar FGD Peningkatan Pelayanan Publik
PONTIANAK - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), Balai Besar POM di Pontianak menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Ibis Pontianak, Kamis (22/8).
Tak hanya mengangakat tema tentang peningkatan pelayanan publik, FGD tersebut juga mendiskusikan tentang penguatan pengawasan obat dan makanan di perbatasan negara wilayah Provinsi Kalimantan Barat (POM Border) sebagai sebuah inovasi proyek perubahan yang sedang dilakukan oleh Kepala BBPOM di Pontianak.
FGD yang dipandu oleh moderator Komandan Resimen Mahasiswa Mahapura Shiddiq Enny Lestari, S.Pd tersebut menghadirkan narasumber selain Kepala BBPOM di Pontianak yaitu Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar Agus Priyadi, SH., Kepala BIN Daerah Kalbar Sony Arifianto, SH dan Kepala Bidang P2 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Suparyanto.
Baca: Lakukan Touring Lintas Negara, South Borneo BMW Enthusiast Kunjungi Tribun Pontianak
Baca: Diisukan Bukan Wanita Tulen, Foto Diduga Lucinta Luna Masih Kecil Ini Jawab Kebenarannya
Baca: Almarhum Trenggani Dimata AR Muzammil: Lebih dari Keluarga
Berbagai ide, gagasan, pemikiran dan masukan lahir dalam proses diskusi yang melibatkan peserta dari berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor terkait antara lain Kakanwil Kemenhan Provinsi Kalbar serta Kepala PLBN, Camat, KPPBC di Aruk, Entikong, dan Badau.
Pada kesempatan yang bersamaan juga telah dilaksanakan penandatatanganan perjanjian kerja sama antara BBPOM di Pontianak dengan BIN Daerah Kalbar dan PKK Kota Pontianak.
Kepala BBPOM di Pontianak Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si menyampaikan bahwa BBPOM di Pontianak terus melakukan berbagai upaya startegis untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan di perbatasan negara yang merupakan beranda negara dengan berbagai potensi risikonya termasuk dalam hal pengawasan obat dan makanan.
