Kajari Mempawah Tingkatkan Pengawasan Kepada Jaksa Agar Tidak Main Proyek

Kejagung telah mengultimatum jaksa-jaksa yang ada di setiap Kabupaten/Kota yang termasuk dalam TP4D agar tidak bermain proyek.

Kajari Mempawah Tingkatkan Pengawasan Kepada Jaksa Agar Tidak Main Proyek
TRIBUN/ISTIMEWA
Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Safruddin (Kanan) bersama Ketua Kejari Kabupaten Mempawah, Antoni Setiawan (Kiri) saat penandatangan MoU, di Kantor DPRD Kabupaten Mempawah, Kamis (17/1/2019) 

Kajari Mempawah Tingkatkan Pengawasan Kepada Jaksa Agar Tidak Main Proyek

MEMPAWAH - Kejagung telah mengultimatum jaksa-jaksa yang ada di setiap Kabupaten/Kota yang termasuk dalam TP4D agar tidak bermain proyek.

Hal itu guna menghindari adanya jaksa yang bermain proyek, seperti kasus gratifikasi di Yogyakarta.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Antoni Setiawan mengatakan dalam pengendalian dan pengawasan tim yang tergabung dalam TP4D di Kejaksaan Negeri Mempawah dia telah meningkatkan pengawasan dan kontrol melalui evaluasi-evaluasi.

Pertama kata dia, dalam setiap pelaksanaan tugas harus ada permintaan langsung berupa surat tertulis dari instansi yang meminta pendampingan.

Baca: ROSSI Diisukan Pensiun hingga Hengkang ke Suzuki, Quartararo- Davide Brivio Bikin Penegasan

Baca: TRANSFER Liga 1: Ciro Alves ke Persija atau Persib? Pelatih Rahmad Darmawan Angkat Suara

Baca: Desa Gayung Bersambut, Suka Cita Sambut Listrik Masuk Desa

"Jadi tidak ada kegiatan pendampingan diluar dari kegiatan yang diminta, melakukan pertemuan-pertemuan diluar itu tidak boleh," tegasnya, Rabu (21/8/2019).

Kedua tambah dia lagi, dalam monitoring evaluasi setiap kegiatan harus dibuatkan berita acara oleh seluruh perangkat kegiatan agar dapat diketahui dan di monitor sejauh mana kegiatan tersebut.

Tujuannya agar tidak ada kegiatan diluar kontrol.

Ketiga, setiap selesai kegiatan monitoring evaluasi, dilakukan pembuatan laporan, saya juga melakukan rapat-rapat bersama tim dalak satu bulan minimal satu atau dua kali pertemuan, untuk melakukan evaluasi terkait dengan pendampingan.

"Akan tetapi, yang paling penting dalam hal ini, saya selalu mengingatkan saat monev, ketika instansi terkait pertama kali mengajukan pendampingan saya tekankan bahwa tim TP4D harus bekerja profesional dan menjaga integritas," tukasnya.

Antoni menegaskan bahwa hal itu bertujuan agar tim TP4D selalu bekerja dalam koridor-koridor yang benar, "jangan pernah diberikan kesempatan kepada tim TP4D bermain proyek diluar ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Akhir-akhir ini kata dia, karena ada kejadian di Yogyakarta, dia sedang melakukan peningkatan pengendalian."Hal itu untuk mengontrol tim TP4D supaya menjadi bahan evaluasi bagi kita, seperti kejadian di Yogyakarta itu, jangan sampai terjadi di Kejaksaan Negeri Mempawah," pungkasnya.

Penulis: Ya'M Nurul Anshory
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved