Indeks Kemerdekaan Pers Kalbar Meningkat

FGD diselenggarakan oleh Dewan Pers diikuti beberapa pemimpin redaksi media di Pontianak

Indeks Kemerdekaan Pers Kalbar Meningkat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Suasana Focus Group Discussion Survei Indeks Kemerdekaan Pers yg diadakan Dewan Pers di Maestro Hotel Pontianak, Kamis (15/8) 

Indeks Kemerdekaan Pers Kalbar Meningkat

PONTIANAK - Indeks Kemerdekaan Pers atau IKP Kalimantan Barat tahun 2019 meningkat terus meningkat dalam empat tahun terakhir, dilihat dari 20 indikator kemerdekaan pers.

Namun untuk peringkatnya turun, dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2018 Kalbar berada di peringkat 4, posisi sementara tahun ini di peringkat 7 dari 34 provinsi. Posisi teratas masih diduduki Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Demikian yang terungkap dari forum Focus Group Discussion (FGD) survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Kalbar 2019 di Maestro Hotel Pontianak, Kamis (15/8/2019).

Dari 20 indikator IKP, sejak tahun 2016 hingga 2018, kemerdekaan pers Kalbar terus meningkat, rata rata 8-10 persen dibanding th 2018.

Baca: Bupati Sintang Dukung Pembentangan Bendera Raksasa di Bukit Kelam

Baca: Cinta NKRI Begitu Kuat, Warga Kabupaten Landak Markus Dodadu Cat Rumahnya Warna Merah Putih

Kenaikan itu antara lain dilihat dari indikator kemerdekaan berserikat bagi wartawan (2016: 69.90, 2017: 78.40, 2018: 76.56 naik 2019: 84.79), kebebasan dari intervensi (2016:62.81, 2017:72.48, 2018: 70.89 naik 2019: 81.33), pendidikan insan pers (2018: 72.50 naik 2019: 81.17), etika pers (2018: 67.27 naik 2019: 74.29), perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas (2018: 43.92 naik 2019: 57.30).

FGD diselenggarakan oleh Dewan Pers diikuti beberapa pemimpin redaksi media di Pontianak, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, akademisi, organisasi profesi PWI dan AJI.

Dalam kapasitasnya sebagai informan ahli, para peserta FGD tersebut sebelumnya telah mengisi kuisioner survei IKP 2019 yang hasilnya dipresentasikan dalam FGD Kamis.

Seusai FGD, Komisi Hukum Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengapresiasi hasil dari IKP Kalbar yang dari dari tahun ke tahun terus meningkat. Artinya, ini tak bisa dipungkiri bahwa kesadaran umum dari masyarakat, pemerintah, insan media punya semangat yang sama dengan hal-hal yang lebih baik.

“Ini menjadi tolok ukur yang terukur betul bahwa semua yang terkait stake holder; mulai dari insan pers, masyarakat, dan pemerintah khususnya terkait kondisi jadi rujukan bahwa hasil yang didapatkan menjadi penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Agung

Dharmajaya, Ketua Komisi Hukum Dewan Pers kepada Tribun. Agung mengatakan, tujuan dari FGD survei IKP untuk mencocokan hasil survei yang sudah diisi oleh informan ahli dua-tiga minggu sebelumnya.

“Dari FGD kami mencocokan hal-hal yang belum disampaikan, untuk memperjelas. Bisa saja indikatornya apa yang sudah disampaikan sebelumnya saat pengisian kuisiner berubah. Namun. ternyata hasilnya hari ini malah lebih menguatkan,” ujar Agung.

Harapannya, lanjut Agung, harmonisasi bahwa teman-teman media khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik selalu mengacu pada UU Pers dan kode etik jurnalistik. Hal ini tentunya perlu bersinergi dengan masyarakat , dan pemerintah untuk bisa saling mengawasi. Rasanya bila harmonisasi berjalan kemerdekaan pers ke depan akan semakin meningkat.

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved