Pokja Rumah Demokrasi Minta KPU Anggarkan Pemilu Yang Efektif dan Efisien

Dimana pada pilkada 2015 lalu di Anggarkan kurang lebih Rp 26-27 Miliar, sedangkan pada Pilkada serentak 2020 di anggarkan sebesar Rp 57 Miliar.

Pokja Rumah Demokrasi Minta KPU Anggarkan Pemilu Yang Efektif dan Efisien
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Demokrasi Kalimantan Barat, Giat Anshorrahman

 Pokja Rumah Demokrasi Minta KPU Anggarkan Pemilu Yang Efektif dan Efisien 

SAMBAS - Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Demokrasi Kalimantan Barat, Giat Anshorrahman meminta KPU Kabupaten-kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 mendatang, melaksanakan pemilu yang efektif dan efisien. 

Menurutnya, kenaikan anggaran yang signifikan untuk pemilu serentak tahun depan bisa menjadi pertanyaan publik. Karena mengingat pada 2019 ini baru saja selsai melaksanakan Pemilu Pilpres dan Pileg serentak. 

Giat menekankan, di anggaran yang di usulkan salah satunya adalah adanya Anggaran untuk pengadaan Kotak Suara. Karena Kotak Suara Pemilu 2019 kemarin tidak bisa lagi di gunakan, karena di anggap sebagai barang habis pakai. Atau hanya di pakai satu kali saja. 

Baca: Demi Hasil Maksimal, Sutarmidji : Perlu Ada Sinegitas Terkait Program Kesehatan Pusat dan Daerah

Baca: Visum Ungkap Dugaan Penyebab Kematian Pria di Pasar Ikan Jungkat, Keluarga Putuskan Tak di Autopsi

Hal itu tegas giat, sesuai dengan PKPU No 15 tahun 2018. Yang tertuang pada pasal 7, menjelaskan Kotak suara terbuat dari karton kedap air, yang pada satu sisinya transparan. Dan kotak suara harus merupakan perlengkapan sekali pakai. 

Salah satu Kabupaten-kota yang di soroti oleh Giat adalah Kabupaten Sambas, yang anggaran Pilkadanya meningkatkan dua kali lipat dari pada Pilkada sebelumnya. 

Dimana pada pilkada 2015 lalu di Anggarkan kurang lebih Rp 26-27 Miliar, sedangkan pada Pilkada serentak 2020 di anggarkan sebesar Rp 57 Miliar. Yang termasuk di dalamnya adalah pengadaan kotak suara. 

"Adanya kenaikan itu tentu menjadi pertanyaan bersama, apalagi proses Pemilu 2019 baru selesai dilaksanakan. Seharusnya KPU bisa menggunakan kotak suara Pemilu 2019. Dampaknya Pemilu kita akan jauh lebih efektif dan efesien dalam penganggaran," ujarnya, Selasa (13/8/2019).

"Jikalau kotak suara tersebut tidak bisa digunakan lagi karena tidak layak. Tentu kotak suara yang dianggap KPU RI tahan lama itu, kembali dipertanyakan oleh publik," tegasnya.

Giat menekankan, jika itu di laksanakan oleh KPU. Maka Pilkada yang di laksanakan tahun depan akan terkesan sebagai Pilkada yang boros anggaran. 

"Jikalau masih layak digunakan, lalu semua diganti. Maka akan terkesan ada pemborosan dalam penyelenggaraan Pilkada. Apalagi anggaran Pilkada tersebut menggunakan keuangan daerah, yang seharusnya dana segitu bisa digunakan untuk kegiatan lain," ungkapnya. 

Mantan Wakil Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) IKIP PGRI Pontianak itu mengungkapkan, seharusnya anggaran itu bisa digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Sambas. 

Dari pada di gunakan untuk pengadaan kotak suara, karena mengingat kotak sebelumnya masih ada dan baru saja di pakai. 

"Pengajuan usulan anggaran penyelenggara pilkada harus mengedepankan prinsip transparan, efektif dan efisien, serta menghindari penggangaran yang dinilai boros," terangnya. 

Oleh karenanya, ia juga meminta agar penganggaran harus di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved