Penjelasan Dikbud Sanggau Terkait Raperda Perlindungan Guru

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar Dikbud Sanggau, Poheng Gew menyampaikan, Raperda Perlindungan Guru

Penjelasan Dikbud Sanggau Terkait Raperda Perlindungan Guru
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Penyerahan plakat dari DPRD Sanggau saat kunjungan kerja ke Kantor Dikbud Kota Pontianak, Senin (5/8/2019). Ist 

Penjelasan Dikbud Sanggau Terkait Raperda Perlindungan Guru

SANGGAU - Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Dasar Dikbud Sanggau, Poheng Gew menyampaikan, Raperda Perlindungan Guru tersebut pada dasarnya niatnya sangat mulia.

"Hanya dikhawatirkan kita tidak mampu mengiplementasikannya. Kalau kita dengar penjelasan dari Pemerintah Kota Pontianak, sungguh baik. Sekarang ini kegiatan di Dikbud Sanggau hanya yang rutin saja, sulit untuk berinovasi. Terbentur masalah anggaran, "katanya melalui telpon selulernya, Selasa (6/8/2019).

Poheng mengaku khwatir jika itu tak mampu diimplementasikan lantaran terbentur anggaran, akan tetapi jika dari DPRD Sanggau bisa mendorong itu akan sangat baik.

Baca: Mahasiswa KKL Kelompok 36 IAIN Pontianak Menggelar Kajian Kitab di Landak

Baca: 7 Parpol Hadiri Rapat Evaluasi Kampanye Pemilu 2019

Baca: Nagita Slavina Istri Raffi Ahmad Makan Sate Sampai ke Singapura, Ayu Ting Ting Makan Ceker di Rumah

"Anggaran yang ada sebagiaan besar untuk gaji tenaga/guru kontrak, sisanya untuk yang rutin-rutin. Jadi kalau mau berikan penghargaan untuk guru berprestasi, bimtek penulisan soal berbasis IT, Bimtek KTI dan lain-lain (Dalam rangka implementasi dari pelaksanaan Perda tersebut) tidak akan bisa. Nah kalau Perda mengamanatkan perlindungan terhadap guru dan kita tidak melaksanakannya bukanlah nanti akan jadi bumerang,"ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Panitia Khusus (Pansus) 4 DPRD Kabupaten Sanggau study banding ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Sanggau tentang Perlindungan Guru, Senin (5/8/2019). Rombongan DPRD Sanggau dan Dikbud Sanggau diterima Kabid PTKP Dikbud Kota Pontianak, Burhansyah.

Pemkot pontianak kota pertama di Kalbar yang membuat perda perlindungan guru di tahun 2017. Itu juga merupakan perda inisiatif DPRD Kota Pontianak, "kata Wakil Ketua Pansus 4 DPRD Sanggau, Robby Sugianto melalui telpon selulernya, Selasa (6/8/2019).

Untuk itulah, DPRD Sanggau khususnya Pansus 4 berkunjung ke pontianak untuk mempelajari perda milik Kota Pontianak. Ada beberapa hal yang bisa diadopsi dari Perda Perlindungan Guru milik Pemkot Pontianak, Terutama tentang perlindungan guru.

"Perlindungan guru bukan sebatas hanya fokus pada perlindungan hukum apabila guru mnghadapi kasus hukum. Tapi spirit nya adalah memaksimalkan fungsi guru dengan memperhatikan hak dasar guru. Serta bagaimana menjadikan guru sebagai pahlawan yang selama ini dikenal dengam sebutan pahlawan tanpa tanda jasa. Diharapkan dengan adanya Perda ini profesi guru akan sangat dihargai, "ujarnya.

Hak dasarnya, lanjut Politisi Partai Gerindra Sanggau itu, salah satunya adalah guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak, mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya juga merupakan hak guru, dan memperoleh perlindungan hukum juga hak guru.

"Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang 1945 bahwa tugas negara salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa
dengan adanya masyarakat yang cerdaskan suatu bangsa akan maju. Tapi kecerdasan itu tidak terjadi begitu saja, Apabila tenaga pendidiknya tidak berkualitas. Olehsebab itu salah satu bentuk usaha menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas makanya perlu adanya Perlindungan Guru yang secara khusus di atur dalam Perda, "tegasnya.

Disinggung apakah mampu mengimplementasikan jika sudah ditetapkan menjadi Perda, Robby menegaskan, Semua tergantung niat kita bersama. Kalau bicara mampu tidak mampu pasti selalu ada alasan untuk mengatakan tidak mampu.

"Tapi kalau kita berkomitmen maka hasilnya kedepan akan sangat luar biasa. Nukan hanya untuk jangka pendek, tetapi akan terasa untuk jangka panjang. Untuk kemajuan dunia pendidikan Kabupaten Sanggau Itu audah pasti. Makanya dalam beberapa pasal terdapat kalimat yang menyatakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Tetapi untuk hal mendasar kita harap tidak ada tawar menawar, Jika kita berbicara kualitas ean hasil yang diharapkan, "tegasnya.

Penulis: Hendri Chornelius
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved