Putusan MK Hasil Sengketa PHPU Pileg 2019, Mulai Tanggal 6-9 Agustus 2019

Putusan ini pun ditunggu oleh anggota DPRD peraih suara terbanyak karena akan ditetapkan oleh KPU masing-masing sesuai tingkatan.

Putusan MK Hasil Sengketa PHPU Pileg 2019, Mulai Tanggal 6-9 Agustus 2019
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Ketua KPU Kalbar, Ramdan saat menjelaskan ke awak media adanya tambahan dua TPS di Kalbar yang melaksanakan PSU, di Kantor KPU Kalbar, Jalan Subarkah, Pontianak, Kalbar, Senin (22/4/2019) siang. Selain itu Ramdan juga menyebutkan ada tiga anggota KPU di Kalbar di tingkat kecamatan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dalam pemilu ini. 

Putusan MK Hasil Sengketa PHPU Pileg 2019, Mulai Tanggal 6-9 Agustus 2019

PONTIANAK - Pembacaan putusan hasil sengketa PHPU Pileg 2019 diagendakan pada 6-9 Agustus 2019.

Putusan ini pun ditunggu oleh anggota DPRD peraih suara terbanyak karena akan ditetapkan oleh KPU masing-masing sesuai tingkatan.

Belum lama ini, Ketua KPU Kalbar, Ramdan mengungkapkan setidaknya masih ada empat kabupaten termasuk juga provinsi yang wakil rakyatnya akan ditetapkan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk penetapan perolehan kursi dengan calon terpilih DPRD Provinsi, kata dia, karena memang masih berperkara di Mahkamah Konstitusi sehingga belum dilaksanakan sampai proses yang harus diikuti sebagaimana jadwal yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Tentu, lanjutnya, terkait putusan akhir tersebut baru nanti sebagaimana ketentuan setelah putusan MK dilanjutkan proses penetapan di tingkat Provinsi.

Baca: Jelang HUT RI, Pedagang Bendera Mulai Memadati Sejumlah Titik di Kota Sanggau

Baca: VIDEO: KPU Kayong Utara Gelar Rakor Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019

Baca: KPU Kayong Utara Gelar Rakor Evaluasi Pemilu 2019

Lebih lanjut, mantan Ketua KPU Singkawang ini mengatakan, untuk di Kabupaten Kota yang kemudian daerah pemilihan Kabupaten Kotanya tidak ada diperkarakan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana surat KPU RI nomor 1027 berkaitan dengan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, diperbolehkan untuk melaksanakan penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih terhitung lima hari setelah surat diterima.

Seperti yang diketahui, Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK.

Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak.

Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka.

Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved