Glorio Sanen: Pemindahan Ibu Kota/Pusat Pemerintah harus Bisa Akui Wilayah Adat

Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Glorio Sanen menanggapi terkait isu pemindahan Ibu Kota ke pulau Kalimantan, saat ditemui di kantornya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MARPINA WULAN
Wakil Ketua Bidang Politik, Penggalangan Opini, dan Publikasi DPD KNPI Kalbar, Glorio Sanen 

Glorio Sanen: Pemindahan Ibu Kota/Pusat Pemerintah harus Bisa Akui Wilayah Adat

PONTIANAK - Presidium Dewan Kehutanan Nasional, Glorio Sanen menanggapi terkait isu pemindahan Ibu Kota ke pulau Kalimantan, saat ditemui di kantornya, Minggu (4/8/2019).

"Pemerintah Pusat harus menyampaikan secara utuh apakah Pemindahaan Ibu Kota Negara atau Pemindahan Pusat Pemerintahan dari Jakarta (Pulau Jawa) ke Kalimantan itu benar adanya,". Ujarnya.

Kemudian dirinya juga menyampaikan ada beberapa catatan penting terkait pemindahan tersebut jika nantinya benar terlaksana, diantaranya adalah:

Baca: Pelaksanaan Musda, Partai Nasdem Diharapkan Jadi Partai Modern dan Menjawab Kebutuhan Demokrasi

Baca: Dampak Finansial yang Ditimbulkan Osteoporosis

Baca: Strategi Bhabinkamtibmas Polsek Ngabang Hadapi Karhutla

1. Pemerintah harus mengakui Wilayah Adat bagi Masyarakat yang Wilayahnya terkena dampak atas pemindahan;
2. Pemindahan tidak disertai dengan Pemindahan masalah dari Jakarta (Kerusakan Lingkungan, Macet, Banjir dan Kriminalitas)
3. Perlunya Afirmatif Action kepada Masyarakat terkena dampak, karena saat ini kondisinya tertinggal jauh dibandingkan dengan calon pendatang
4. Pemindahan tidak merusak Hutan Kalimantan dan Ramah Lingkungan karena saat ini Kalimantan adalah paru paru dunia.

"Harapanya Pemidahan tersebut harus memberikan dampak positif bagi Masyarakat Adat di Kalimantan bukan hanya memindahkan masalah dan berharap Masyarakat Adat harus mengkaji wacana Pemindahan tersebut secara holistik," ujar Sanen.(Marpina Sindika Wulandari)

Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved