Sekda Pontianak Minta OPD Kelola Keuangan dengan Tertib
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mulyadi menekankan agar dalam pengelolaan keuangan
Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Madrosid
lihat foto
Sekda Pontianak Minta OPD Kelola Keuangan dengan Tertib
PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Mulyadi menekankan agar dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.
"Dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat," ujarnya
Pemerintah Kota Pontianak pada Kamis (1/8/2019) kemarin melakukan bimbingan teknis (bimtek) evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 tahun 2017 dan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
Mulyadi menjelaskan satu diantara hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah ketaatan terhadap APBD yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan Wali Kota.
Baca: Inilah Isi Putusan DKPP Untuk Bawaslu Kayong Utara
Baca: Mocaf Tubikha Tampil Perdana di Pameran Hari Pangan Sedunia di Sambas
Baca: Hilaria Yusnani Sebut Penerimaan Orang Asing Harus Didasari Prinsip
"Mengingat tahun anggaran 2019 akan berakhir, saya mengingatkan kepada semua agar antara perencanaan dan pelaksanaan itu harus sesuai," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah tahun 2018, Kota Pontianak mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya.
"Tentunya kita berharap untuk audit tahun 2019 yang akan dikeluarkan tahun 2020 mendatang, kita kembali meraih WTP," ujarnya
Ia meminta agar yang menjadi catatan-catatan yang telah disampaikan oleh BPK, harus menjadi perhatian dan tidak boleh terjadi lagi.
Oleh sebab itu dalam pengelolaan keuangan daerah ini harus taat terhadap APBD yang telah ditetapkan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
"Kegiatan bimtek evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyusunan laporan keuangan daerah tetap harus dilakukan dalam rangka kita mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah," pungkasnya.
