Bupati dan DPRD Bengkayang Tandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Perubahan APBD

Bupati dan DPRD Bengkayang menandatangani nota kesepakatan kebijakan perubahan APBD dan platfon anggaran

Bupati dan DPRD Bengkayang Tandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Perubahan APBD
TRIBUN/ISTIMEWA
Bupati dan DPRD Bengkayang Tandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Perubahan APBD 

Citizen Reporter
Humpro Bengkayang
Ruli Adrianus

Bupati dan DPRD Bengkayang Tandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Perubahan APBD

PONTIANAK - Bupati dan DPRD Bengkayang menandatangani nota kesepakatan kebijakan perubahan APBD dan platfon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang dirangkai dengan Pengantar Nota Keungan Rancangan Peraturan Tentang APBD Tahun 2020, Kamis (01/08/2019) di ruang rapat DPRD Bengkayang.

Rapat Paripurna ini di hadiri Anggota Dewan, Forkopimdan, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Instansi Vertikal, serta undangan yang hadir.

Dalam sambutannya Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot mengatakan dalam Nota Kesepakatan Kupa dan PPAS perubahan antara Kepala Daerah bersama Pimpinan DPRD merupakan komitmen bersama antara Eksekutif dan Legislatif untuk memepercepat proses dan Tahapan penyusunan Anggaran Peraturan daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Baca: Wujudkan Kepedulian pada Nelayan, Bupati Martin Serahkan Bantuan Alat Tangkap Ikan

Baca: Yayasan Palung Bersama Dekranasda dan Disperindag Gelar Pelatihan Anyaman Pakis Resam

Baca: Imbau Warga Pontianak Pasang Bendera Merah Putih, Edi: Jangan Pasang Bendera Robek dan Lusuh

Kupas dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Bengkayang tahun 2019 yang telah di bahas bersama eksekutif dan legislatif setelah penyanpaian laporan realisasi pertama tahun anggaran 2019 dan pertanggungjawaban APBD tahun 2018 adalah untuk mengintregasikan perencanaan dan penganggaran mendekati kondisi rill yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Gidot mengigatkan kepada TAPD agar segera Menyusun Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan RKAP- SKPD dan APIP untuk melakukan review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran termasuk konsisten KUPA dan PPAS yang di sepakati hari ini.

Dilanjutkan denga Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 merupakan Penjabaran Tahun Pertama Pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 yang memuat Sasaran, araha kebijakan dan Strategi Pembangunan, Rencana Penyusunan RKP Tahun 2020 di laksanakan dengan pendekatan Tematik, Holistik dan Intregatif dan Spesial serta kebijakan Money Follow dengan cara ini memastikan Programnya dapat bermanfaat.

Pada tahun 2020 Kabupaten Bengkayang memasuki Tahun Ketiga dari Priode RPJPD 2005- 2025 Rencana Pembanguna di arahkan Kepala Pemantapan Landasan Pembangunan dengan menekankan kualitas SDM yang berkualitas, kompetitif dan profesional, pada tahun 2020 diharapkan Kebijakan Belanja haruslah sesuia dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan kebijakan Anggaran dengan mastikan Program yang benar benar bermanfaat yang di Dialokasikan.

"Pendapatan Belanja dan Pembiayaan sebagai mana saya sampaikan sebelumnya dapat mengalami Perubahan Guna Menyusun menyesuaikan dengan ketentuan lebih tinggi maupun hasil pembahasan bersama TAPD dan Badan angaran dalam Rangka hasil tindak lanjut dari Hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi yang tentunya dapat merubah Struktur Anggarandan atau Platfon Anggaran OPD Tahun Anggaran 2020," tutup Gidot.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved