Bupati Sintang Hadiri Konferensi Transfer Fiskal Ekologis yang Digelar AIPI

Kemudian tambah Satyo, salah satu kemungkinan wujud insentif yang nyata adalah tambahan DAU bagi daerah kaya hutan.

Bupati Sintang Hadiri Konferensi Transfer Fiskal Ekologis yang Digelar AIPI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Bupati Sintang Jarot Winarno menghadiri sekaligus menjadi pembicara dalam Konferensi Transfer Fiskal Ekologis di Auditarium Lt. 2 Perpusatakaan Nasional RI Jalan Medan Merdeka Selatatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019) pagi. 

Bupati Sintang Hadiri Konferensi Transfer Fiskal Ekologis yang Digelar AIPI 

JAKARTA- Bupati Sintang Jarot Winarno menghadiri sekaligus menjadi pembicara dalam Konferensi Transfer Fiskal Ekologis di Auditarium Lt. 2 Perpusatakaan Nasional RI Jalan Medan Merdeka Selatatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019) pagi. 

Acara yang dilaksanakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)  yang dibuka langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati sekaligus menjadi pembicara kunci bersama Gubernur Papua Barat

Ketua AIPI Satyo Soemantri Brodjonegoro mengatakan wacana dan upaya mengusulkan tutupan hutan sebagai salah satu indikator penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) telah bergulir sejak tahun 2012 silam. 

Perkembangan terbaru adalah aspirasi para Bupati dan Walikota di seluruh Provinsi Papua Barat bersama dengan Gubernur Papua Barat menandatangani “Aspirasi Teminabuan” pada April 2019 lalu. 

Aspirasi Teminabuan mengusulkan mekanisme baru DAU menggunakan indikator tutupan hutan, karena menjaga hutan bukanlah perkara mudah dan murah. 

Baca: Sambas Siap Gelar Pameran Pembangunan, Ini Harapan Bupati Atbah

Baca: VIDEO: Big Match BaBel United Vs Persiraja, Pertahankan Tahta, Live Liga 2, Jumat, 2 Agustus

“Biaya yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung berupa kehilangan kesempatan untuk pengusahaan dan pemanfaatan ekonomi dari hutan mestinya didukung dalam bentuk insentif yang tepat dan memadai untuk mendorong perlindungan dan pemulihan hutan secara berkelanjutan," jelas Satyo.

Kemudian tambah Satyo, salah satu kemungkinan wujud insentif yang nyata adalah tambahan DAU bagi daerah kaya hutan. 

"Tambahan DAU tersebut dapat didasarkan pada luas tutupan hutan dari daerah bersangkutan dan diberikan tiap tahun berdasarkan tingkat tutupan hutan yang ada," terangnya. 

Kegiatan ini sendiri menurutnya merupakan penyampaian hasil penelitian dan rekomendasi pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) di masa mendatang yang lebih adil berdasarkan kinerja menjaga hutan. 

Namun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan fiskal pemerintah daerah kaya hutan oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia yang merupakan suatu lembaga penelitian independen untuk isu-isu pembangunan berkelanjutan. 

"Termasuk perlindungan dan pemulihan sumber daya alam dan ekosistem, yang bekerjasama dengan AIPI melalui Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) yang beranggotakan para ilmuwan muda terbaik Indonesia," pungkasnya. 

Penulis: Wahidin
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved