Beban BPJS Kesehatan Membutuhkan Bantuan Millenial

BPJS Kesehatan yang diduga mengalami defisit hingga 28 triliun rupiah ini turut menyedot perhatian dari publik, khususnya dari Tokoh Milenial, Arief R

Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Ishak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
diskusi bertema "Menagih Janji Presiden; Upaya Penyelamatan JKN" yang dilaksanakan pada, Rabu (31/7/2019) kemarin 

Beban BPJS Kesehatan Membutuhkan Bantuan Millenial

PONTIANAK - Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) mengadakan diskusi bertema "Menagih Janji Presiden; Upaya Penyelamatan JKN" yang dilaksanakan pada, Rabu (31/7/2019) kemarin

Beberapa narasumber di antaranya Ardiansyah Bahar (LK2PK) 

“Evaluasi JKN Dari Perspektif LK2PK”, Timboel Siregar (BPJS Watch)  “Data Fakta Implementasi JKN”, Nova Riyanti Yusuf (Komisi IX DPR RI) 
“Intervensi Strategis DPR Memecahkan Masalah JKN”, Muhammad Qodari (Pengamat Politik)  “Membaca Arah Kebijakan Politik Jokowi Mengatasi Masalah  JKN”

Pemilihan Umum Presiden 2019 telah selesai. Jokowi - Amin sebagai pemenang kontestasi dalam hajatan rakyat lima tahunan itu, di tuntut harus merealisasikan visi misinya sehingga tak disebut sebagai jargon apalagi janji pemanis telinga untuk meraih simpati rakyat.

Baca: Tunggakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Anjongan Capai Rp 678 Juta, Berikut Datanya

Baca: Defisit BPJS Kesehatan hingga Juni 2019 Capai Rp 7 Triliun, Terancam Denda?

Salah satu sektor yang paling disorot saat kampanye Jokowi - Amin dalam perhelatan Pilpres 2019 adalah sektor kesehatan, dimana Jokowi - Amin berjanji untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

JKN sebagai platform penting di kesehatan Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2014 lalu, nyatanya masih menyisakan banyak masalah.

Mulai dari sektor pelayanan, hingga defisit yang hingga kini masih menyisakan sekitar 9,1 triliun rupiah selama 2018. 

Selain itu, JKN turut menyisakan kekecewaan dari tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, di mana klaim dari pelayanan yang sering terlambat dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Ironisnya, beberapa faktor terkait fraud juga terjadi di level Faskes (Fasilitas Kesehatan).

BPJS Kesehatan yang diduga mengalami defisit hingga 28 triliun rupiah ini turut menyedot perhatian dari publik, khususnya dari Tokoh Milenial, Arief Rosyid Hasan.

Baca: Maksimalkan Pelayanan Kesehatan di Kota Pontianak, BPJS Kesehatan Lakukan Forum Kemitraan

Baca: Puskesmas Tekan Angka Rujukan Pasien BPJS Kesehatan

Menurutnya, permasalahan BPJS Kesehatan jangan semata-mata dibebankan kepada Jokowi.

“Menurut saya permasalahan BPJS Kesehatan ini karena produk ini selalu divonis sebagai alat pencitraan dan politik, padahal kenyataannya banyak membantu masyarakat kan,” tuturnya.

Lanjutnya, dia menuturkan bahwa defisit yang dialami BPJS Kesehatan itu bukti bahwa produk kebijakan tersebut disambut baik oleh masyarakat.

“Kalau BPJS Kesehatan mengalami defisit, tentu artinya penggunanya banyak kan, terlepas dari berbagai dugaan fraud dan tidak adanya pembayaran iuran,” tutur dokter gigi ini.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved