Sutarmidji Minta Kepolisian Usut Tuntas Mark Up Umur Pengantin Pesanan dari Tiongkok

H Sutarmidji melihat ada kelemahan di Imigrasi dan Disdukcapil sehingga umur korban dapat dimarkup

Sutarmidji Minta Kepolisian Usut Tuntas Mark Up Umur Pengantin Pesanan dari Tiongkok
TRIBUNPONTIANAK/Syahroni
Saat Menlu, Retno, Kapolda Kalbar, Didi Haryono dan Gubernur Kalbar, Sutarmidji duduk bersama sesaat acara akan dimulai. 

Sutarmidji Minta Kepolisian Usut Tuntas Mark Up Umur Pengantin Pesanan dari Tiongkok

PONTIANAK - Kasus perdagangan orang di Kalbar dengan tujuan negera Tiongkok menjadi persoalan serius yang harus dipecahkan bersama.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji memberiman perhatian tinggi dengan jaringan perdagangan orang dengan sasaran gadis yang berasal dari keluarga tidak mampu ini.

Setelah melakukan pertemuan dengan para korban kawin kontrak atau pengantin pesanan bersama Menlu dan Kapolda, Midji menegaskan ada suatu jaringan atau sistem yang terstruktur untuk dibongkar dan harus diusut pihak kepolisian guna mengungkapnya.

Hal yang menjanggal dan dimintanya harus diusut adalah, markup umur para korban sehingga bisa membuat paspor dan dberangkatkan keluar negeri.

Baca: Pemkab Landak Komitmen Tingkatkan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Baca: Satgas TMMD Ketapang Bangun Fasilitas Olahraga di Desa Sekukun

"Saya minta markup umur ini harua diusut tuntas, saya harap pihak kepolisian bisa menemukan simpulnya dimana," ucap Midji saat diwawancarai, Kamis (25/7/2019).

Ia mencontohkan ada umur korban yang masih 14 tahun tapi dimarkup menjadi 24 tahun, adapula yang 16 tahun dan dimarkup menjadi 28 tahun agar bisa mengurus segapa administrasinya.

H Sutarmidji melihat ada kelemahan di Imigrasi dan Disdukcapil sehingga umur korban dapat dimarkup

"Kelemahan ini harus diselesaikam cepat.
Imigrasi dan Dukcapilnya harus dibenahi. Ini harus tegas dan saya berharap pada jajaran kepolisian untuk menelusuri markup umur para korban ini bahkan hingga ke RT nya," ucap Midji.

Midji menegaskan titik simpul persoalan harua diungkapkan pihak kepolisian dan apabila terbukti ada permainan termasuk pada Disdukcapil yang melakukan markup umur harus ditindak secara hukum.

"Saya pastikan ini menjadi perhatian Pemprov karena dukcapil ada dua induknya ada Mendagri dan Pemda ini harus diselesaikan. Saya terimakasih pada Bu Menteri yang udah memulangkan warga Kalbar dan saat ini masih ada tiga lagi dari Kalbar yang proses pemulangan," tegasnya.

Midji menegaskan setelah berbincang dengan para korban, pihqaknya mengetahui peta-peta persoalan ternyata dari kemiskinan dan pendidikan.

Ada korban yang tidak sekolah dan tidak tamat tapi bisa keluar negeri.

"Kita harus tegas menindak pelaku mak comblang atau pelaku kawin kontrak ini, ini kasus kemanusiaan," pungkasnya.

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved