Herman Hofi Sikapi Toilet SDN 03 Pontianak Tak Layak, Minta Sekolah Terapkan Wawasan Wiyata Mandala

Toilet SDN 03 Pontianak Tak Layak, Herman Hofi Nilai Sekolah Tak Terapkan Konsep Wawasan Wiyata Mandala

PONTIANAK - Kondisi WC atau toliet di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Pontianak yang memprihatinkan dan dinilai tak layak sangat disayangkan oleh Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar.

Menurutnya sekolah adalah Wawasan Wiyata Mandala yaitu cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran, termasuklah kondisi WC nya.

Apabila kondisi yang tidak diperhatikan seperti yang terjadi di SD 03 Pontianak maka konsep Wawasan Wiyata Mandala tidak diperhatikan oleh pihak guru dan Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

"Sebenarnya sekolah itu merupakan Wawasan Wiyata Mandala, artinya semua aspek di sekolah itu harus ada unsur pendidikan, termasuk WC. Makanya wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah, termasuk WC itu sendiri. Jadi tidak boleh di sekolah itu WC tidak ada atau tidak terrus karena bagian dari pendidikan itu sendiri," ucap Herman Hofi Munawar yang menyayangkan kondisi WC dilingkungan sekolah tidak layak, Rabu (24/7/2019).

Baca: Murid SDN 03 Pontianak Ingin Toilet Terpisah Antara Puteri dan Putera

Baca: Miris, Kondisi Toilet di SDN 03 Pontianak Hampir Ambruk

Dengan kondisi WC yang memprihatinkan, membuktikan bahwa pembangunan sekolah terkadang liput memperhatikan kondisi WC.

Padahal menurutnya WC adalah komponen yang penting didalam lingkungan sekolah.

Politisi PPP yabg juga seorang akademisi (mengajar) dibeberapa perguruan tinggi di Kalbar ini menegaskan akan mendorong pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Pontianak harus menjadikan semua unsur dilingkungan sekolah sebagai perhatian dari sisi penganggarannya maupun dari penjagaan kebersihan lingkungan WC itu sendiri.

Ia menjelaskan jangan kondisi tidak layak, WC kotor saja tidak boleh.

Dalam lingkungan pendidikan semua harus mengandung unsur mendidik dan memberikan pembelajaran.

"Terkait dengan WC yang tidak layak pembangunannya itu tidak boleh terjadi. Seharusnya pihak sekolah harus proaktif untuk menyampaikan kepada pihak terkait. Kalau memang memungkinkan kenapa tidak dilakukan dengan mengeluarkan dana BOS atau BOSDa," ujar Herman Hofi.

Baca: Siswi SDN 03 Pontianak Takut Toilet Ambruk

Baca: SDN 03 Pontianak Terima Siswa Pindahan, Asal Penuhi Syarat Berikut Ini

Bahkan pembangunan bisa melalui komite sekolah, oleh sebab itu, ia menegaskan komite jangan abal-abal dan asal-asalan hanya untuk memenuhi aturan saja.

Komite sekolah harus bisa melihat kebutuhan sekolah dan melakukan komunikasi yang baik bersama orangtua murid lainnya sehingga semuanya bisa berpartisipasi namun mengedepankan transparan.

"Saya minta pada pihak dinas pendidikan dan Pemkot Pontianak untuk melakukan inventarisasi terhadap bangunan sekolah termasuklah WC nya. Sebab dilingkungan sekolah itu sudah saya jelaskan adalah Wawasan Wiyata Mandala," tegasnya.

Selain kelayakan segi bangunan, Herman Hofi memita Dinas Pendidikan dan pihak sekolah memperhatikan kesesuaian atau idealnya jumlah WC dan jumlah murid yang ada di lingkungan sekolah.

"Wajib itu, memperhatikan berapa jumlah siswanya, jangan sampai jumlah siswa dan jumlah wc yang tersedia tidak sesuai. Akibatnya anak-anak akan buang air sembarangan dan itu merusak unsur pendidikan," tambahnya.

Herman Hofi meminta setiap sekolah, tidak hanya SD 03, harus menerapkan konsep Wawasan Wiyata Mandalanya .

"Kita berharap di dalam perubahan anggaran 2019 ini, Dikbud menginventarisasi semua WC sekolah yang ada di Kota Pontianak. Mulai dari layak tidak layaknya, berapa jumlahnya, kemudian jumlah wc nya sudah sesuai dengan rasio perbandingan antara jumlah wc dengan jumlah murid," kata Herman Hofi Munawar.

Baca: Peringati HUT Pontianak ke 247,  SDN 03 Pontianak Gelar Saprahan

Baca: Warga Sungai Raya Daftar di SDN 03 Pontianak Selatan

Ia menegaskan tidak boleh dinas pendidikan dan pihak sekolah menyataka tidak ada anggraran untun membangun WC yang layak. Ia mambahkan, Dinas Pendidikan, PUPR dan Diskes adalah tiga instansi yang mendapatkan anggaran besar dari APBD.

Sehingga tidak ada alasan lagi kalau tidak ada anggaran dan belum dianggarkan, kalau terjadi sesuatu dan lain hal karena kondisi bangunan tidak layak maka Dinas Pendidikan dan pihak sekolah bertanggungjawab penuh.

"Itu tinggal dianggarkan, tidak boleh ada istilah tidak ada anggaran atau apapun namanya. Disamping itu, kita punya CSR perusahan, banyak perusahaan yang siap membantu kalau hanya membangun WC," ujarnya.

Hal terpenting, sampaikan dan pihak sekolah harus sigap dalam melihat kondisi sekolahnya, tidak perlu menggunakan dana APBD cukup dengan CSR perusahaan saja sudah bisa membangun WC.