Cakada di Daerah Perbatasan Diharap Transparan Pada Rakyat

Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat berharap calon kepala daerah

Cakada di Daerah Perbatasan Diharap Transparan Pada Rakyat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi 

Cakada di Daerah Perbatasan Diharap Transparan Pada Rakyat

PONTIANAK – Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat berharap calon kepala daerah (cakada) yang nanti akan dipilih di Pilkada 2020 dapat menerapkan transparansi pembangunan.

Terlebih tiga kabupaten diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga.

"Kita berharap kepala daerah yang akan mencalonkan diri nantinya, khusunya di tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti kabupaten Kapuas hulu, kabupaten Bengkayang dan kabupaten Sambas bisa mengedepankan transparansi dalam pengelolaan daerah nantinya, khusunya perbatasan. Sehingga masyarakat lokal bisa meninjau langsung pembangunan daerah sejauh mana," katanya, Rabu (17/07/2019).

Termasuk, lanjutnya, masyarakat tidak hanya menjadi objek saja akan tetapi menjadi subyek dari pembangunan daerah itu sendiri.

Baca: Pangdam XII Tanjungpura Dukung Program Desa Mandiri yang Dicanangkan Gubernur Sutarmidji

Baca: Pangdam XII Tanjungpura Dukung Program Desa Mandiri Sutarmidji

Baca: Hasil Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar, Indonesia Satu Grup dengan Musuh Bebuyutan

"Artinya selain jadi objek juga bisa terlibat langsung proses pembangunan daerah itu sendiri," terangnya

Maka dengan pengeloan daerah secara transparan tersebut masyarakat selain mengawasi juga bisa menjadi mitra kritis bagi pembangunan daerah itu sendiri.

Pada tingkat lokal, kata Maryadi, bisa memberi ruang gerak pada masyarakat untun terlibat langsung baik dari bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber – sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal.

Sehingga tercipta corak pembangunan baru di daerah yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"kita juga berharap calon kepala daerah komitmen dalam visi misinya untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan)," jelasnya.

Karena melalui transparansi penyelenggaraan
pemerintahan, menurutnya, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah.

"Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah nantinya," tutupnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved