Pemkab Kubu Raya Catat Perkawinan Kolektif, Ada yang 11 Tahun Menikah Belum Miliki Akta

Kadisdukcapil KKR Adriansyah, mengatakan, pelayanan pencatatan perkawinan kolektif telah empat kali digelar pihaknya.

Pemkab Kubu Raya Catat Perkawinan Kolektif,  Ada yang 11 Tahun Menikah Belum Miliki Akta
tribun pontianak
Masyarakat yang mendaftar untuk membuat akta nikah melalui pencatatan perkawinan secara kolektif di aula Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (15/7/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Marpina Wulan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Belum mengetahui pentingnya surat nikah, menjadi satu di antara alasan banyaknya pasangan suami istri yang sudah belasan bahkan puluhan tahun menikah tetapi belum memiliki surat atau akta nikah. Begitulah yang dikatakan para peserta pelayanan Pencatatan Perkawinan Kolektif gratis dalam rangka HUT ke 12 Kubu Raya di Ruang Praja Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (15/7).

Yulia (34) satu di antara pasangan suami istri yang mengikuti Pencatatan Perkawinan Kolektif, mengaku sudah sekitar 11 tahun menikah namun belum memiliki surat nikah. Selama ini ia mengaku tak ada kendala saat mendaftarkan anak-anaknya masuk sekolah.

"Terus tarang baru tahu kalau nanti surat nikah ini sangat penting untuk anak-anak. Soalnya kita jarang bikin dokumen penting, jadi tak tahu kalau ini perlu. Karena selama ini kalau mau urus anak sekolah paling, pakai KTP, KK, sama akta lahir," ujar ibu tiga anak warga Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya ini.

Untuk itu ia mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah dan Disdukcapil yang sudah mengadakan kegiatan tersebut. Ia berharap dengan adanya kegiatan itu dapat membantu masyarakat yang belum memiliki surat nikah, baik karena belum mengetahui prosedur pembuatannya maupun yang berasal dari desa yang jauh Pemerintahan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Adriansyah, mengatakan, pelayanan pencatatan perkawinan kolektif telah empat kali digelar pihaknya.

Namun utntuk tahun 2019 ini Andriansyah menyebutkan adanya peningkatan dalam proses pelayanan. Peningkatan ini berupa penambahan jumlah peserta yakni 82 pasang suami istri di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2018 hanya 55 pasang suami istri.

“Pada proses pelayanan pencatatan perkawinan kolektif ini, dari 82 pasang suami istri tersebut terbagi dalam tiga agama. Di antaranya ada 64 pasangan suami istri umat Budha, 12 pasang umat Hindhu, dan 6 pasang umat Katolik.

Baca: Buruh Bangunan Bobol Toko Ponsel di Pontim, Kerugian Korban Capai Puluhan Juta

Baca: Warga Dukung Pengerjaan Jalan Nasional Siduk-Ketapang

Ke 82 pasang suami istri ini nantinya juga akan mengikuti proses selanjutnya, yakni pencatatan pengesahan anak. Sehingga nantinya status hukum anak dari pasangan suami istri tersebut jelas.

"Setelah mengikuti proses pencatatan perkawinan, proses selanjutnya adalah pencatatan pengesahan anak sebagai pasangan suami istri yang sah," jelasnya

Ia juga menyampaikan terlaksananya kegiatan tersebut tidak lepas dari dukungan sejumlah pihak. Seperti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, Walubi Kabupaten Kubu Raya, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Kubu Raya.

Kadisdukcapil juga menyampaikan penyebab utama masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan pencatatan perkawinan adalah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan sipil tersebut dalam keberlangsungan kehidupan, untuk keluarga dan terutama anak-anak dari pasangan suami istri itu. Sehingga banyak sekali yang sudah menikah bahkan ada yang 45 tahun menikah, tapi belum memiliki akta nikah.

Maka dari itu pihaknya selalu melakukan upaya dengan mendatangi desa-desa yang siap untuk menerima pelayanan pencatatan perkawinan kolektif tersebut.

Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved