Lerry Kurniawan Figo: DPRD Akan Surati Dinsos PMD Terkait Polemik Penetapan Cakades di Sambas

Sebelumnya kata Figo, ada Surat Keputusan (SK) Bupati Sambas yang menjadi acuan. Bahwa Sistem Kompetensi dinyatakan sebagai dasar untuk menetapkan cal

Lerry Kurniawan Figo: DPRD Akan Surati Dinsos PMD Terkait Polemik Penetapan Cakades di Sambas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo, saat di temui di gedung DPRD Kabupaten Sambas, Selasa (9/7/2019). 

Lerry Kurniawan Figo: DPRD Akan Surati Dinsos PMD Terkait Polemik Penetapan Cakades  di Sambas

SAMBAS - Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo mengatakan DPRD akan menyurati Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PMD) terkait dengan polemik penetapan Calon Kepala Desa (Cakades) di Kabupaten Sambas

Ia menjelaskan, sebelumnya DPRD Kabupaten Sambas mendapatkan surat tertulis dari Bakal Cakades, dari Desa Segarau Parit, Kecamatan Tebas, yang keberatan terhadap hasil penetapan Cakades

"Sebagai bakal calon kepala Desa, ia merasa bahwa tes kompetensi itu hanya sekedar tes untuk perbandingan saja. Tidak otomatis menggugurkan seperti yang tertera di Perda Nomor 6 tahun 2015," ujarnya, Selasa (9/7/2019)

Baca: Lerry Kurniawan Figo Apresiasi Kinerja Imigrasi Sambas

Baca: Karang Taruna Tebas, Harap Cakades Terpilih Mampu Jawab Kebutuhan Masyarakat

"Dimana di pasal 33 ayat 1 mengatakan dalam hal yang bakal calon yang lebih dari 2 dan sedikitnya 5 orang dan memenuhi persyaratan, sebagaimana di pasal 28, pasal tentang syarat administratif maka panitia pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa itu sebagai calon kepala desa," ungkapnya. 

Ia mengungkapkan, di Perda tersebut sudah jelas mengatur bahwa bagi Cakades yang kurang dari 5 orang. Maka secara otomatis akan lulus, asalkan syarat administratif memenuhi. 

"Di situ sudah jelas dinyatakan seperti itu. Maka menjadi fatal menurut kami," tegasnya.

Sebelumnya kata Figo, ada Surat Keputusan (SK) Bupati Sambas yang menjadi acuan. Bahwa Sistem Kompetensi dinyatakan sebagai dasar untuk menetapkan calon.

Baca: Panitia Pilkades Tengguli Sambas Gelar Pleno Penetapan Nomor Urut Cakades

Baca: KNPI Minta Cakades Punya Motivasi Membangun

"Di sebuah surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati menyatakan bahwa sistem kompetensi itu khususnya di poin 3,4 dan 5. Di mana jika Balon Kepala Desa tidak hadir, terlambat atau mendapatkan nilai 0, maka di nyatakan gugur sebagai Balon Kepala Desa," jelasnya. 

"Menurut saya sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dimana diputuskan sepihak, hanya gara-gara persoalan teknis yang menurut kami masih bisa di toleransi," katanya. 

Halaman
12
Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved