Bawaslu Sekadau Gelar Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sekadau, Paskalis Rikardus mengatakan Bawaslu sebagai lembaha pemerintah wajib melaksanakan pengelolaan keuangan

Bawaslu Sekadau Gelar Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRY JULIANSYAH
Bawaslu Kabupaten Sekadau Gelar Bimtek dan Finalisasi Pertanggungjawaban Keuangan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Sekadau, Selasa (2/7/2019) 

Bawaslu Sekadau Gelar Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan

SEKADAU - Dalam rangka mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, Bawaslu Kabupaten Sekadau melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Finalisasi Pertanggungjawaban Keuangan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Sekadau di Hotel Vinca Borneo Sekadau, Selasa (2/7/2019).

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sekadau, Paskalis Rikardus mengatakan Bawaslu sebagai lembaha pemerintah wajib melaksanakan pengelolaan keuangan secara profesional, transparan dan akuntansi.

"Ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan negara berdasarkan Keputusan Sekjen Nomor 0433 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu menjadi pedoman bagi pengelola keuangan terutama Kepala Sekretariat dan PUMK bagi Panwaslu Kecamatan," ujarnya

Baca: Selama Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Sekadau Tangani 18 Kasus Pelanggaran Pemilu

Baca: Rekomendasi dari Bawaslu Sekadau Telah Dilaksanakan dengan Baik oleh KPU di Pleno Kabupaten

Ia juga mengatakan pengelolaan Keuangan Panwaslu Kecamatan seharusnya berpedoman pada aturan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan undang-undang.

Dimana ini menurutnya harus dipatuhi karena bertujuan untuk penyeragaman pengelolaan keuangan secara akurat, tertib, efisien, efektif, objektivitas dan berkualitas.

"Ini penting juga Untuk menjaga soliditas antara pengawas pemilu dengan Sekretariat dengan sekretariat dengan saling komunikasi, koordinasi dan menjaga netralitas. Dan Secara kelembagaan penting untuk selalu menjaga soliditas, karena pengawas pemilu dan sekretariat itu ibarat dua sisi mata uang dan saling membutuhkan," katanya.

Baca: Sejumlah Warga Datangi Bawaslu Sekadau Kawal Penanganan Kasus Money Politik

Baca: Bawaslu Sekadau Sidangkan Tiga Kasus Pelanggaran Administrasi Pemilu

Dalam rangka pengelolaan dana dari DIPA ABPN tahun 2019 untuk penyelenggaraan pemilu menurutnya diantara lain keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana kegiatan pemilihan umum

"Dana kegiatan pemilu dimaksud merupakan dana kegiatan pemilu, yaitu belanja yang dianggarkan dalam DIPA APBN tahun 2019 untuk diberikan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota dan Panwaslu Kecamatan dalam rangka pendanaan kegiatan pemilu," lanjutnya.

Ia juga menyampaikan salah satu misi Bawaslu Kabupaten Sekadau juga ialah diharapkan dapat mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan dan meminta semua pengelola keuangan di kecamatan untuk melaksanakan tugas dengan baik.

"Pengelola keuangan harus menunjukan kinerja yang terbaik, selain harus menyukseskan pemilu, jajaran pengawas juga harus menyukseskan pengelolaan keuangan," pungkasnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved