Selama Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Sekadau Tangani 18 Kasus Pelanggaran Pemilu

pelanggaran administrasi sebanyak tiga kasus, pelanggaran admisitrasi Alat Peraga Kampanye tiga kasus

Selama Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Sekadau Tangani 18 Kasus Pelanggaran Pemilu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIVALDI ADE MUSLIADI
Katua Panwaslu Kabupaten Sekadau, Nursoleh 

Selama Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Sekadau Tangani 18 Kasus Pelanggaran Pemilu

SEKADAU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan kinerja pelaksanaan pengawasan pemilu 2019. Hal itu menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau, Nursoleh sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat luas terkait kinerja pelaksanaan pemilu 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau.

"Dari segi sumber daya manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Sekadau, mulai dari tingkat kecamatan, desa hingga TPS sudah terpenuhi pengawas pemilu 2019. Sedangkan, pengawasan terhadap data pemilu, Bawaslu telah membuka posko pengaduan dan selama posko pengaduan dibuka, kami menerima sebanyak lima aduan, terkait dengan pemilih yang belum terdaftar sebanyak 48 orang," ujarnya.

Baca: Ketua Dewan Sanggau Harap Intensifkan Razia Cegah Upaya Penyelundupan

Baca: Gelar Buka Puasa Bersama Seribu Anak Yatim, PHRI Kalbar Buka Donasi

Baca: KRONOLOGIS LENGKAP! Penangkapan Terduga Pelaku Pembunuh Heni, Polisi Ungkap Cara Habisi Nyawa Korban

Terkait penanganan pelanggaran diakuinya telah menangani sebanyak 18 kasus. Diantaranya menurut dia pelanggaran administrasi sebanyak tiga kasus, pelanggaran admisitrasi Alat Peraga Kampanye tiga kasus, pidana pemilu sebanyak sembilan kasus, kode etik sebanyak satu kasus, kades satu kasus dan ASN sebanyak satu kasus.

"Terkait penanganan pelanggaran dugaan pidana pemilu itu dihentikan. Pelanggaran administrasi sudah dilakukan sidang oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau yang hasilnya final dan menginkat," ujarnya.

Soleh mengatakan, pengawasan verifikasi parpol Bawaslu Kabupaten Sekadau mengawasi sebanyak 14 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019 dimana doakuinya ada tiga partai yang tidak memenuhi syarat.

"Lalu pengawasan pada pencermatan daftar pemilu pada pemilu 2019, kami merekomendasikan kepada KPU sebanyak 318 pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih," lanjutnya.

Bawaslu Kabupaten Sekadau juga melakukan pengawasan tahapan pendaftaran dan penetapan calon peserta pemilu 2019 dan pengawasan laporan awal dana kampanye parpol. Bawaslu Kabupaten Sekadau mencatat, pada pengawasan tahapan kampanye terdapat pertemuan terbatas sebanyak 3 kali, tatap muka sebanyak 184 kali dan rapat umum sebanyak tiga kali.

"Terkait upaya pencegahan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah melakukan sosialisasi, baik itu melalui tatap muka hingga membuat surat edaran (SE) terkait netralitas ASN, TNI–Polri, Kades dan juga surat edaran penertiban APK," katanya

Diakuinya dalam penertiban APK ditemukan sebanyak 45 pelanggaran APK dimana untuk sosialisasi pencegahan sebanyak 300 kali diseluruh tingkatan pengawas pemilu di kabupaten Sekadau.

"Pada masa tenang, Bawaslu Kabupaten Seakdau menertibkan sebanyak 869 APK, non APK sebanyak 1.736. Kemudian, dilakukan patroli pengawasan pada masa tenang yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sekadau, kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Sekadau," tuturnya.

Semangat saat pengawasan logistik pemilu diakuinya alam hal ini tidak ada pelanggaran sama sekali.

"Selain itu, semua partai melakukan kewajiban melaporkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Bawaslu Kabupaten Sekadau mengawasi setiap tahapan pemilu serentak 2019," pungkasnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved