Demokrat Tawarkan 14 Program Prioritas ke Jokowi - Maruf Amin, Pengamat Soroti Konsistensi Demokrat

Demokrat Tawarkan 14 Program Prioritas ke Jokowi - Maruf Amin, Pengamat Soroti Konsistensi Demokrat

Koalisi partai politik yang mengusung Prabowo-Sandiaga Uno sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 dibubarkan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) keluarkan keputusan hasil sidang sengketa Pilpres 2019, Jumat (27/06/2019) lalu.

Koalisi Indonesia Adil dan Makmur itu beranggotakan lima partai yakni Partai Gerindra, Demokrat, PKS, PAN dan Berkarya.

Isu oposisi atau koalisi pemerintah mencuat pasca pembubaran Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Partai politik seperti PAN dan Demokrat terlihat semakin menunjukkan sikap terbuka menerima tawaran koalisi ke pemerintahan Jokowi-Maruf Amin lima tahun mendatang. 

Paling teranyar, Partai Demokrat menawarkan 14 program prioritas partai untuk diadopsi pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin pada periode 2019-2024.

Baca: Koalisi Indonesia Adil Makmur Berakhir, Sekjen Demokrat : Datang Tampak Muka, Pulang Tampak Punggung

Baca: Sandiaga Uno Sebut Negara Demokrasi Sehat Ibarat Tepukan Tangan, Perlu Dua Tangan! Sinyal Oposisi?

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, diterima atau tidaknya 14 program prioritas itu akan menjadi pertimbangan Partai Demokrat untuk bergabung pada barisan koalisi atau tidak.

"Tentu kalau Pak Jokowi berkenan dengan 14 program prioritas itu tentu menarik untuk didiskusikan karena jadi selaras dengan tujuan partai ini membawa program prioritas itu," kata Hinca Panjaitan dikutip dari Kompas.com saat wawancara di Gedung DPR, Jakarta, Senin (01/07/2019).

Hinca mengatakan Demokrat akan tetap menjalankan 14 program prioritas partai itu, baik dengan posisi Demokrat di dalam koalisi maupun luar koalisi.

Baca: Ferdinand Sebut Sandiaga Uno Atur Pertemuan Jokowi dengan Prabowo, Andre: Silaturahmi Turunkan Tensi

Baca: Tak Seperti Demokrat, Politisi Nasdem: Gerindra, PAN dan PKS Tidak Menguntungkan Berada di Kabinet

Sebab, 14 program tersebut sudah diturunkan kepada para calon anggota legislatif terpilih Partai Demokrat serta para kepala daerah yang disokong Demokrat.

"Itu yang kami dorong waktu kami kampanye dan masyarakat menerima itu dengan 7,77 persen suara yang kami terima atas program prioritas itu," ujar Hinca.

Saat ditanya kemungkinan Demokrat mendapat jatah menteri di kabinet pimpinan Jokowi-Ma'ruf, Hinca menjawab lihat saja nanti.

"Nanti kita lihat lagi Oktober bagaimana, karena itu kewenangan utuh dan prerogatif presiden siapa yang mau dibuatnya jadi menteri-menteri," kata Hinca.

Adapun sikap politik Partai Demokrat rencananya ditentukan setelah tanggal 10 Juli 2019 yang merupakan hari ke-40 wafatnya Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyomo membeberkan 14 program prioritas Demokrat, yakni:

1. Ciptakan lebih banyak lapangan kerja, termasuk untuk milenial dan perempuan, serta batasi tenaga kerja asing.

2. Kelola keuangan dan tingkatkan pelayanan BPJS, dengan mengutamakan golongan kurang mampu.

3. Berikan subsidi listrik untuk golongan kurang mampu dan sediakan secara cukup BBM premium.

4. Pertahankan subsidi pupuk untuk petani.

5. Stop impor pangan ketika musim panen.

6. Tingkat gaji pegawai termasuk guru, TNI & Polri dan pensiunan, agar memiliki daya beli yang baik.

7. Longgarkan pajak, termasuk dunia usaha agar bisa tumbuh baik dan tingkatkan upah buruh.

8. Bantu dan lindungi UMKM, termasuk pedagang kecil dan angkutan kota.

9. Angkat secara bertahap guru & pegawai honorer, dan tingkatkan kesejahteraan perangkat desa.

10. Kontrol dan batasi utang pemerintah & BUMN agar tak bebani anak cucu.

11. Lanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur pedesaan, sesuai kemampuan keuangan negara.

12. Berikan perlindungan hukum kepada rakyat secara adil dan jamin kebebasan berbicara termasuk kemerdekaan pers.

13. Jaga kebhinekaan dan kerukunan antr identitas (SARA) dan cegah perpecahan bangsa.

14. Lanjutkan dan tingkatkan program pro-rakyat SBY, seperti BOS, bidik misi, BPJS, bantuan lansia, disabilitas, serta bencana, PKH, raskin, BLT/BLSM, KUR, PNPM, dll untuk kurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Soroti Konsistensi PAN

Ahli hukum tata negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Juanda menyoroti konsistensi Partai Demokrat apabila 'menyeberang' menjadi partai politik pendukung pemerintah.

Tidak hanya Demokrat, sorotan yang sama juga diberikan kepada Partai Amanat Nasional ( PAN). 

"Walaupun memang hak dari dua partai itu sendiri masuk dan bergerak ke tempat lain, tapi saya melihat kelihatan sekali bahwa elite politik kita belum menunjukkan sikap yang konsisten dalam rangka dia mengambil pilihan politiknya," ujar Juanda dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (01/07/2019).

Tidak hanya PAN dan Demokrat, Juanda berpendapat, semestinya empat partai politik yang mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 tetap menjadi oposisi.

Dua lainnya diketahui adalah Gerindra dan PKS. Dengan demikian, keempatnya menjadi penyeimbang kekuatan pemerintah di parlemen yang disokong oleh lima parpol, yakni PDI-Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, dan Partai Nasdem.

Juanda melanjutkan, apabila PAN dan Demokrat tetap berada di oposisi, akan menjadi pendidikan politik yang baik.

Sebab, idealnya sebuah partai tidak berpindah koalisi hanya karena kepentingan politiknya tidak terpenuhi.

"Tapi inilah di Indonesia unik sekali, orang bisa berpindah partai kalau kepentingannya tidak lagi terpenuhi dalam partai tersebut," kata Juanda. (*)

Lebih dekat dengan kami, yuk follow akun Instagram (IG) Tribun Pontianak :