Koalisi Jokowi-Maruf Amin Buka Peluang untuk Bergabung, Begini Respon Petinggi PAN, PKS dan PDIP

Koalisi Jokowi-Maruf Amin Buka Peluang untuk Bergabung, Begini Respon Petinggi PAN, PKS dan PDIP 

Pilpres 2019 - Koalisi pengusung Joko Widodo-Maruf Amin masih membuka ruang bagi partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Sejumlah parpol pengusung Prabowo-Sandiaga seperti Partai Demokrat dan PAN telah membuka peluang untuk bergabung ke koalisi Jokowi-Maruf.

Opsi itu muncul setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga.

Mereka akan memutuskan sikap politiknya dalam waktu dekat sebelum pembentukan kabinet.

Partai Amanat Nasional ( PAN) mengkaji berbagai opsi yang terbuka untuk arah politik partai lima tahun ke depan. PAN pun menegaskan akan konsisten terhadap jalan partai yang akan diputuskan bersama para rapat kerja nasional (rakernas) di akhir Juli 2019.

Baca: Kuasa Hukum TKN Jokowi - Maruf Amin Imbau Pendukung 01 Jaga Ketertiban & Tidak Selebrasi Berlebihan

Baca: Dua Jam Pembahasan! Koalisi Indonesia Adil dan Makmur Resmi Dibubarkan Prabowo di Kertanegara

Di antara sejumlah opsi, PAN mengkaji pilihan yang bisa mengerek keuntungan elektoral bagi partai.

"Kita (PAN) akan bahas berbagai opsi yang kita buka, opsi seluas-luasnya di rakernas nanti untuk menentukan arah politik kita lima tahun ke depan dan akan konsisten ketika sudah menetapkan arah politik itu serta menekuninya sampai tahun 2024," ujar Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno dalam konferensi persnya di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis (27/06/2019).

Hingga saat ini, lanjut Eddy, PAN masih berada di Koalisi Adil dan Makmur pengusung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Ia menyebutkan, arah politik PAN akan bergantung setelah pihaknya bersama koalisi bertemu pada hari ini, pukul 14.00 WIB.

PAN, seperti diungkapkan Eddy, kini sedang mengkaji opsi pilihan politiknya lima tahun ke depan.

Dirinya pun menyebutkan PAN terbuka untuk bertahan bersama koalisi Adil dan Makmur sebagai oposisi atau menyebrang ke koalisi pemerintah.

"Biarkan kami menyelesaikan hasil kajian dan akan kita bahwa di rakernas, lalu baru kita tetapkan. Apakah itu nanti akan bersikap sama dengan Gerindra, PKS, maupun Demokrat ya kita tidak tahu," paparnya kemudian.

Baca: Contohkan PDIP Era Megawati, Politisi PDIP Aria Bima: Mau di Dalam atau Luar Pemerintah Sama Mulia

Baca: Ditanya Soal Ada Ajakan Partai Gerindra Bergabung ke Pemerintah, Begini Respon Ferry Juliantono

Baca: Koalisi Indonesia Adil Makmur Berakhir, Sekjen Demokrat : Datang Tampak Muka, Pulang Tampak Punggung

Di samping mengurusi arah politik partainya, Eddy menegaskan saat ini yang paling terpenting adalah menentukan arah koalisi.

Namun demikian, ia mengaku bahwa PAN terus menjalin komunikasi dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin.

"Kita terus jalin komunikasi dengan TKN. Namun, kita juga jalin komunikasi dengan koalisi Prabowo-Sandi. Saya kira PAN akan sangat arif dan bijaksana dalam menyikapi berbagai pandangan, pilihan, dan suara yang kita dengar," tutur Eddy.

"Saya kira opsi (arah politik) sudah terlihat di depan mata, tinggal bagaimana kita mempertajam mana yang terbaik bagi PAN dan tujuannya adalah mendapatkan hasil elektoral terbaik selama lima tahun ke depan," sambungnya.

PKS : Oposisi Langkah Strategis

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera berpendapat bahwa satu langkah strategis yang harus dilakukan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil Pilpres 2019 yakni menjadi oposisi.

Menurut Mardani, keberadaan oposisi diperlukan agar proses demokrasi menjadi baik dan sehat.

"Saya tetap berpendapat satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah pilihan menjadi oposisi adalah baik dan sehat bagi demokrasi," ujar Mardani melalui pesan singkat dikutip Tribunpontianak.co.id dari Kompas.com, Jumat (28/06/2019).

Kendati demikian, saat ini PKS belum menentukan sikap secara resmi apakah akan tetap berada di dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Mardani mengatakan sikap partainya dalam Koalisi akan ditentukan melalui musyawarah Majelis Syuro.

Namun, ia berharap PKS akan tetap menjadi oposisi pemerintah periode 2019-2024.

"Sikap PKS akan ditentukan Musyawarah Majelis Syuro. Tapi harapan saya istiqomah sebagai oposisi," tutur Mardani.

Demokrasi Sehat Perlu Oposisi

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, demokrasi yang sehat membutuhkan partai di luar pemerintahan sebagai oposisi dan penyeimbang.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya apakah koalisi pengusung Joko Widodo-Maruf Amin masih membuka ruang bagi partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan.

"Berkaitan membangun demokrasi yang sehat, demokrasi yang sehat membutuhkan adanya partai yang berada di pemerintahan, partai di luar pemerintahan, dan sekaligus partai yang punya kekuatan penyeimbang," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Kamis (27/06/2019).

"Sehingga akan terjadi check and balance. Pemerintah membutuhkan sebuah kritik, oposisi yang dibutuhkan untuk membangun kebijakan untuk rakyat, bangsa, dan negara," ujar Hasto lagi.

Ia menambahkan, koalisi yang baik ialah yang terbentuk sebelum pilpres dimulai.

Sebab, koalisi tersebut terhindar dari kesan pragmatis lantaran sudah membuat sejumlah kesepakatan lebih awal.

Keberadaan partai oposisi dan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat bisa turut mengkritik jika ada program pemerintah yang tak menyejahterakan.

Meski demikian, Hasto mengatakan, politik selalu dinamis. Karena itu, peluang menerima anggota koalisi baru akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo beserta para ketua umum parpol pengusung.

Hanya, Hasto mengatakan, PDI-P tetap menilai koalisi yang sehat ialah yang terbentuk sebelum pilpres dimulai.

"Politik itu dinamis, hal terkait koalisi pascapilpres kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Megawati (Soekarnoputri) dan Bapak Presiden Jokowi. Tapi ini sebagai contoh di dalam buku tentang election management, di situ disebutkan pentingnya oposisi," lanjut dia. (Kompas.com)

Lebih dekat dengan kami, yuk follow akun Instagram (IG) Tribun Pontianak :