Gubernur Kalbar Lantik 15 Pejabat, Harrison Siap Benahi Dinas Kesehatan
Midji menjelaskan bahwa setiap pejabat dan aparatur sipil negara tidak boleh melakukan penyimpangan anggaran sekecil apapun.
Ria Norsan mengatakan bahwa jabatan fungsional merupakan jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelayanan fungsional serta memiliki karateristik tertentu. "Ketika PNS memantapkan diri untuk berkarier di jabatan fungsional, berarti seorang PNS telah siap untuk menjadi PNS yang profesional pada bidang masing-masing," ungkap Ria.
Para pejabat fungsional yang dilantik tersebur berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalbar yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), Sat Pol PP, RSUD dr Soedarso, BPSDM, Disdikbud, DPKD, PUPR dan Biro Kesra.
Walaupun pejabat fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan butir-butir kegiatan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan namun bukan berarti pejabat fungsional tidak dapat berkreatifitas. Pejabat fungsional harus mampu berkreatifitas agar dapat meningkatkan karier ke jabatan yang lebih tinggi.
Pada pelantikan tersebut, Ria Norsan juga mengatakan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah membawa perubahan dalam pembinaan karier PNS. Selama ini status PNS sering dianggap sebagai ”Zona Nyaman (Comfort Zone)", dan dengan lahirnya undang-undang yang dimaksud, status PNS menjadi "Zona Kompetitif (Competitive Zone)” sehingga akan dicapai kinerja lembaga yang kualitasnya terus meningkat karena adanya kompetisi pegawai yang sehat dalam menunjukkan kinerjanya yang terbaik.
"Saya minta kita semua harus senantiasa bersiap diri menghadapi kompetisi tersebut dengan terus mengembangkan kompetensi dirinya masing-masing karena reformasi birokrasi menuntut ASN untuk dapat berkinerja secara profesional serta memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan kualifikasi jabatan. Ke depan ASN yang unggul adalah ASN yang berkompeten," tandas Norsan.
Penyegaran Pelayanan
Adanya pelantikan terhadap 15 pejabat tinggi pratama dilingkungan Pemprov Kalbar atau jabatan eselon II diharapkan mampu menjadi penyegar dalam instansi yang ada. Anggota DPRD Kalbar, Fatahillah Abrar yang merupakan politisi PKS ini menegaskan memang sejauh ini masih banyak catatan yang harus diselesaikan pihak Pemprov dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat.
"Memang terkait pelayanan publik ini masih sangat banyak catatan yang ada. Dengan pelantikan pejabat eselon II ini semoga membawa perubahan," ucap Fatahillah Abrar.
Pelayanan publik menurutnya harus di tingkatkan dan menjadi perhatian mereka yang baru dilantik, banyak masyarakat kecewa dan menyampaikan pada pihaknya sebagai wakil rakyat terkait pelayanan di pemprov. Ia mencontohkan beberapa keluhan ditujukan pada perpustakan, rumah sakit dan instansi lainnya.
"Kami harap dengan )enyegaran ini mampu membawa lebih baik lagi. Kinerja bidang pelayan ini harus dioptimalkan shingga masyarakat kita dapat terlayani dengan baik," tegasnya.
Terkait dengan pelayanan kesehatan, Abrar menegaskan memang paling banyak dikomplain masyarakat.
"Eselon II yang dilantik ini diharapkan mampu membawa perubahan dan penyegaran sehingga memberikan yang terbaik pada masyarakat kita," harapnya.
Abrar menjelaskan masyarakat tentunya mendambakan pelayanan yang baik dari aparatur sipil negaranya. Namun selama ini memang dinilainya belum maksimal dengan banyaknya komplain masyarakat.
15 Pejabat Pemprov Kalbar
1. Staf Ahli Bidamg Hukum dan Politik; Hermanus.
2. Kadiskominfo, Sukaliman.
3. Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Muhammad Munsif.
4. Kadis Kesehatan, Harrison.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Drs Ani Sofian.
6. Kepala Bappeda, Yuslinda.
7. Kasatpol PP, Golda Marganda.
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, Raminuddin.
9. Kepala Kesbangpol, Alexander Rombonang.
10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda, Sri Jumiadatin.
11. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Ignasius.
12. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan, TeleusTitus Nyarong.
13. Kepala Balitbang, Ansfridus Juliardi Andjioe.
14. Kepala Pelaksana BPBD, Chistianus Lumana.
15. Sekretaris DPRD Kalbar, Muhammad Ridwan.
Sumber: Pemprov Kalbar
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/pelantikan-pejabat-5.jpg)