Kejahatan Kemanusiaan Nomor Dua Setelah Narkoba, Devi Tiomana Harap Kawin Kontrak Ditindak Tegas

Ketua Yayasan Nanda Dian Nusantara Kalimantan Barat Devi Tiomana mengungkapkan bahwa kasus kawin kontrak di Kalimantan Barat sudah berlangsung lama

Kejahatan Kemanusiaan Nomor Dua Setelah Narkoba, Devi Tiomana Harap Kawin Kontrak Ditindak Tegas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Direktur Yayasan Nandiya Nusantara Kalbar, Devi Tiomana 

Kejahatan Kemanusiaan Nomor Dua Setelah Narkoba, Devi Tiomana Harap Pemerintah Tindak Tegas Kawin Kontrak

PONTIANAK - Ketua Yayasan Nanda Dian Nusantara Kalimantan Barat Devi Tiomana mengungkapkan bahwa kasus kawin kontrak di Kalimantan Barat sudah berlangsung lama.

Namun dirinya menilai tidak ada penegakkan hukum yang tegas dan final kepada para pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya kawin kontrak.

"Ini sudah berlangsung sejak lama, hanya saja proses hukumnya, yang kita ingin ada tahap finalnya, banyak memang kasus hukum ini terungkap, tetapi ketika sudah masuk tahap peradilan, kita sudah Ndak tau lagi ujungnya, dan itulah kelemahan kita dalam pemberantasan kasus tindak pidana perdagangan orang ini atau kawin kontrak,"katanya saat di hubungi Tribun.

Menurutnya, Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang sendiri merupakan kejahatan kemanusiaan nomor dua paling berbahaya setelah Narkoba, namun hingga kini Indonesia belum tampak terlalu serius menangani kasus ini, khususnya dalam penegakkan hukum terhadap pelaku.

Baca: Kronologi Dua Korban Kawin Kontrak Pulang ke Kalbar, Peran Netizen di Tiongkok hingga Ahli Bahasa

Baca: Nasib Dua Korban Kawin Kontrak di Tiongkok, Berhasil Pulang ke Kalbar Berawal dari Facebook

"pemberantasan TPPO ini merupakan tanggung jawab semua pihak, cuman kita memang lemah terhadap penegakkan hukum, Masih sangat lemahnya ini karena pertama persepsi aparat penegak hukum masih berbeda,"ujarnya

Penyamaan persepsi antara Penegakan hukum ini lah yang dinilainya sangat penting, yang mana banyak kasus terkait TPPO ini menguap karena adanya perbedaan persepsi yang membuat proses penegakkan hukum jadi kurang tegas.

"Kalau itu korbannya anak, itu masih diposisikan ke tindak pidana perlindungan anak, dan mungkin itu masih bisa terawasi, tapi kalau itu korbannya perempuan dewasa, Itu sering menguap entah kemana, Itulah yang menjadi kendala selama ini, walaupun dari kementrian sudah sering mengundang aparat penegakkan hukum untuk menyamakan persepsi, untuk penegakan hukum terhadap pelaku, dan harusnya semua pihak berpandangan sama, bahwa TPPO ini kejahatan kemanusiaan luar biasa nomor 2 setelah narkoba, dan kalau sama ini persepsinya, ini bisa dihukum lebih berat,"terangnya.

Iapun mencontohkan terhadap kasus Julia Tari, warga Pontianak Utara yang beberapa waktu lalu menghebohkan Indonesia atas kasus kawin kontrak yang menimpanya, karena ia bahkan sampai disiksa oleh sang suami dan dipenjara di Tiongkok.

Baca: Kapolres Singkawang Bidik Mak Comblang Kawin Kontrak

Baca: Wali Kota Singkawang Komentari Fenomena Kasus Kawin Kontrak di Kalbar

Bahkan Hingga kini tidak ada proses hukum yang jelas kepada pelaku.

Khusus terkait kasus kawin kontrak, Devi berujar bahwa tidak mungkin mengahalangi orang asing datang ke negara Indonesia, namun sangat mungkin mengawasi tujuan dari orang asing untuk datang ke Indonesia.

"TPPO ini tidak mungkin bertepuk sebelah tangan, artinya dokumen kependudukan kita juga harus sangat selektif, dokumen keimigrasian nya," ujarnya.

"Kalau untuk yang nikah pesanan ini, ini yang harus dilihat adalah dari unsur dokumen kependudukannya, kalau salah dia dari awal sudah di palsukan dokumen kependudukannya itu sudah pasti jadi tindak pidana perdagangan orang,"jelasnya.

Baca: TERUNGKAP! Pengakuan 7 Warga China Sindikat Kawin Kontrak, Ungkap Niat Datang ke Pontianak

"Dan untuk menangkal ini harus mulai dari bawah, dari RT, Lurah, Camat, dan Capil, jangan segampang itu mengeluarkan surat izin surat permohonan, mau A, B, C, D."timpalnya.

Devi berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat lebih serius memberi hukuman kepada para pelaku kejahatan TPPO, menurutnya bila pemerintah bisa menjatuhkan hukuman mati ke pelaku pidana Narkoba, seharusnya pemerintah juga bisa menerapkan hukuman serupa terhadap Pelaku Kejahatan TPPO.

Penulis: Ferryanto
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved