Target Dongkrak Setoran Pajak, Pemkot Pasang Perekam Transaksi di semua Tempat Usaha

Alat ini untuk mendukung transparasi pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP) yang berasal dari ketiga usaha tersebut.

Target Dongkrak Setoran Pajak, Pemkot Pasang Perekam Transaksi di semua Tempat Usaha
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Suasana Diskusi Panel Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Implementasi Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Online System Menggunakan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Jumat (26/4). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Pemerintah Kota Pontianak melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) segera merealisasikan pemasangan i-POS atau tapping box (perekam data transaksi) di sejumlah hotel, tempat hiburan, dan restoran untuk mendongkrak penerimaan pajak dari retribusi menyusul ditandatanganinya nota kesepakatan dengan pihak perbankan.

Alat ini untuk mendukung transparasi pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP) yang berasal dari ketiga usaha tersebut.

“Perekam ini (Tapping box) akan dipasang di hotel dan restoran, fungsinya untuk mencatat atau menangkap semua transaksi yang kemudian tercetak oleh printer point of sales," kata Sekretaris Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak, Yaya Maulidia, Jumat (21/6/2019).

Sebagai permulaan, sebanyak 35 dari 45 wajib pajak (WP) hotel, restoran, dan tempat hiburan akan dipasang alat perekaman transaksi tersebut. Para pelaku usaha dipanggil di Kantor Badan Keuangan Daerah untuk mendapatkan sosialisasi mengenai pemasangan perangkat perekam data transaksi ini.

Yaya mengklaim, dengan alat ini dipastikan tidak akan ada kebocoran transaksi wajib pajak. Setiap hotel, restoran, ataupun tempat hiburan tidak akan dibebani biaya apa pun dalam sistem ini. Hanya saja, petugas yang akan mengoperasikan alat ini diserahkan kepada wajib pajak.

"Sumber daya manusia (SDM) kami serahkan kepada wajib pajak. Kami (Pemerintah) akan memberikan pelatihan kepada mereka sebelum menjalankan sistem ini,” katanya.

Menurutnya, hotel, restoran, dan tempat hiburan merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang siginifikan dari kategori pariwisata. Dia pun berharap, PAD Kota Magelang akan terus meningkat dari sektor tersebut.

“Pemasangan alat perekam transaksi ini sebagai tindak lanjut Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terangnya.

Selain itu, perjanjian itu juga dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan KPK pada 25 April 2019 lalu.

Halaman
123
Penulis: Syahroni
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved