Leysandri Jabat Sekda Kalbar

Dalam waktu hingga akhir tahun ini semua sudah harus zona hijau. Nantinya kita akan minta Ombudsman untuk memberikan penilaian

Leysandri Jabat Sekda Kalbar
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji (dua dari kiri) beserta istri foto bersama Al Leysandri (kiri) dan istri usai pelantikan Al Leysandri sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat,di kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (20/6/2019) pukul 08.00 WIB. 

Leysandri Jabat Sekda Kalbar

PONTIANAK  - Gubernur Kalbar H Sutarmidji atas nama Presiden Joko Widodo melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar AL Leysandri di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (20/6). Usai pelantikan ini Midji tegaskan akan menata kembali para pejabat Pemprov Kalbar terutama merotasi pejabat eselon III dan IV.

Gubernur juga meminta Sekda Kalbar yang baru dilantik ini dapat memberikan pembenahan terhadap layanan publik. Karena dari seluruh OPD yang ada di Pemprov Kalbar hanya satu yang sudah zona hijau.

"Dalam waktu hingga akhir tahun ini semua sudah harus zona hijau. Nantinya kita akan minta Ombudsman untuk memberikan penilaian," tukas Midji.

Ia juga meminta sekda kalbar juga dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan administrasi. Mengedepankan transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama pada belanja rutin jika belanja modal harus melewati tender.

Baca: VIDEO: Suasana Pembukaan Ketapang Expo 2019

"Kalau ada OPD yang banyak temuan dalam pemeriksaan keuangan akan diganti kepalanya," tandasnya.
Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya akan melantik 15 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalbar hasil dari open biding dan rotasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. "Setelah itu akan ada roling besar-besaran eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Kalbar," ujarnya.

Ia menerangkan sekitar 95 persen komposisi jabatan eselon di lingkungan pemprov nantinya akan mengisi jabatan sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang dimiliki.

Baca: Cari Penghasilan Tambahan dengan Jual Arak, Seorang Nenek Berusia 65 Tahun Ditangkap Polisi

"95 persen pejabat nantinya akan kembali pada latar belakang pendidikannya. Sementara lima persen itu mungkin ada yang tidak sesuai, karena memang kita tidak punya orang," ujarnya.

Midji menjelaskan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik.

"Fokus saya berada di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur semua harus disukseskan,” tukasnya.

Halaman
123
Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved