Di Sidang MK, Saksi Ahli Jokowi - Maruf Amin Eddy OS Hieariej Singgung Mahkamah Kliping & Soal SBY

Di Sidang MK, Saksi Ahli Jokowi - Maruf Amin Eddy OS Hieariej Singgung Mahkamah Kliping & Soal SBY

PILPRES 2019 - Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan sidang kelima sengketa hasil pilpres 2019, Jumat (21/06/2019).

Sebagai pihak terkait, Tim Hukum Joko Widodo-Maruf Amin akan menghadirkan dua orang saksi dan dua orang ahli.

Dua orang saksi yang dihadirkan yakni Candra Irawan dan Anas Nashikin.

Sementara itu, dua orang ahli yang dihadirkan yakni Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy OS Hieariej) dan Heru Widodo.

Saksi Ahli Jokowi-Maruf Amin, Eddy OS Hieariej menyinggung alat bukti berupa link berita yang digunakan oleh Kuasa Hukum paslon 02.

Baca: Moeldoko Bantah Tudingan Hairul Anas Soal Materi Kecurangan Bagian dari Demokrasi saat Sidang MK

Baca: Saksi Kubu 02 Asal Kalbar Blak-blakan di Sidang Sengketa Pilpres, Sebut Kotak Suara Dibawa ke Gereja

Ia menganjurkan Kuasa Hukum 02 untuk tak mengajak Mahkamah Konstitusi ( MK) menjadi 'mahkamah kliping' atau 'mahkamah koran' dengan adanya alat bukti berupa link berita tersebut.

"Ada yang benar dikemukakan Kuasa Hukum pemohon, bahwa MK bukan 'mahkamah kalkulator', hanya terkait perselisihan hasil penghitungan suara," kata Eddy OS Hieariej dalam sidang sengketa kelima hasil pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/06/2019).

"Hendaknya MK jangan diajak untuk menjadi 'mahkamah kliping' atau 'mahkamah koran' yang pembuktiannya hanya didasarkan pada kliping, koran atau potongan berita," terangnya. 

Eddy menilai bukti yang dibawa Kuasa Hukum Prabowo-Sandi berupa link berita tidaklah relevan.

Ia menimpali seharusnya kuasa hukum bisa menghadirkan saksi yang relevan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat menggali keterangan dari saksi tersebut.

Selanjutnya, keterangan dari saksi ini bisa digunakan Majelis Hakim sebagai petunjuk untuk membuktikan tudingan.

Dalam hal tudingan tentang adanya aparat intelijen yang tidak netral dalam pemilu, Eddy menyebut, Kuasa Hukum 02 seharusnya menghadirkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang.

SBY perlu menjelaskan siapa oknum intelijen yang tidak netral, apa tindakan oknum intelijen tersebut, dan apa dampak tindakannya terhadap perolehan suara dalam pemilihan presiden.

"Bukan berita tentang tidak ketidaknetralan oknum BIN, TNI, dan Polri yang disampaikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Eddy. 

"Namun dalam rangka mencari kebenaran materil yang selalu didengung-dengungkan kuasa hukum pemohon, kuasa hukum pemohon harus bisa menghadirkan Presiden RI keeenam SBY di MK sebagai saksi," lanjut dia dikutip dari Kompas.com

Eddy OS Hiariej berpendapat, seharusnya tim hukum Prabowo-Sandiaga menghadirkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sidang Mahkamah Konstitusi.

Kesaksian SBY untuk membuktikan tuduhan adanya aparat intelijen yang tidak netral dalam pemilu.

"Kuasa hukum pemohon harus bisa menghadirkan SBY ke persidangan untuk memberikan keterangan di hadapan Mahkamah," ujar Eddy yang dihadirkan tim hukum Jokowi-Maruf.

Eddy mengatakan, SBY perlu menjelaskan siapa oknum intelijen yang tidak netral, apa tindakan oknum intelijen tersebut, dan apa dampak tindakannya terhadap perolehan suara dalam pemilihan presiden.

"Baru setelah itu hakim mendapatkan petunjuk," kata Eddy.

Tim hukum 02 sebelumnya mengutip pernyataan SBY pada 23 Juni 2018.

Dalam pernyataan yang dikutip, SBY mengatakan bahwa ketidaknetralan Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri adalah benar adanya.

Berikut kata-kata SBY yang dikutip,"Tetapi yang saya sampaikan ini tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, Polri dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi, ini oknum,".

Jika ditelusuri, pernyataan SBY itu merupakan tanggapan SBY terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2018. (*)

Yuk, follow akun Instagram (IG) Tribun Pontianak :