Pilpres 2019

Di Sidang MK, 12 Provinsi Ini Diminta Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga untuk Pemungutan Suara Ulang

"Atau memerintahkan termohon melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur adil di sebagian provinsi di Indonesia," katanya.

Di Sidang MK, 12 Provinsi Ini Diminta Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga untuk Pemungutan Suara Ulang
Youtube Kompas TV
Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat pembacaan petitum permohonan pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)  di Gedung MK, Jumat (14/06/2019). 

Di Sidang MK, 12 Provinsi Ini Diminta Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga untuk Pemungutan Suara Ulang

PILRPES 2019 - Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil.

Pemungutan suara ulang itu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar UUD) 1945. 

"Untuk memerintahkan termohon melakukan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di seluruh Wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945," ungkap Bambang Widjojanto saat baca petitum pada sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/06/2019).

Pihaknya memberikan alternatif lain agar MK memerintahkan KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian wilayah Indonesia. 

"Atau memerintahkan termohon melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur adil di sebagian provinsi di Indonesia," katanya.

Baca: TKN: Permohonan Diskualifikasi Jokowi-Maruf Amin Terlalu Lebay, Ini Sorotan Tim Hukum Prabowo-Sandi

Baca: Baca Petitum, Bambang Widjojanto Minta MK Menangkan Prabowo-Sandi & Diskualifikasi Jokowi-Maruf Amin

Dalam petitum itu, Bambang Widjojanto memohon pemilihan suara ulang setidaknya dilakukan di beberapa provinsi diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Kalimantan Tengah.

"Agar dilaksanakan sesuai amanat yang disebutkan pada pasal 22E ayat 1 UUD 1945," tegasnya. 

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi juga memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner KPU dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU.

"Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemiluh Tetap (DPT) yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang," ujar Bambang Widjojanto.

Baca: Mahfud MD Komentari Soal Permohonan Diskualifikasi dan Dugaan Kecurangan TSM Pemilu BPN di Sidang MK

Baca: Kuasa Hukum BPN di Sengketa Pilpres: BIN dan Polisi Tak Netral, Karni Ilyas Presiden ILC Ditekan

Pihaknya juga memohon MK memerintahkan KPU untuk melakukan audit terhadap sistem informasi penghitungan suara khususnya, namun tidak terbatas pada situng.

"Apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," tandasnya.  

Simak selengkapnya pembacaan Petitum oleh Bambang Widjojanto dalam video berikut ini : 

Yuk, follow akun Instagram (IG) Tribun Pontianak : 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved