Wako Warning Keras Pedagang, Perintahkan Satpol PP Tipiring

"Kalau saya jualan di tepi saja bang, tapi masih ada yang jualan di atas atau di badan promenade itu," ungkapnya.

Diceritakannya, adanya promenade ini tak bisa dipungkiri mendatangkan rizki bagi dirinya. Untuk sehari, ia dapat menghasilkan Rp 100-150 ribu.

Adanya larangan yang dilakukan oleh Wali Kota Pontianak, berjualan di atas promenade tetap disambutnya baik. Namun, ia meminta ada petugas yang memantau karena masih ada yang berjualan di atas.

Pedagang lainnya yang tidak mau disebutkan namanya mengaku berjualan di atas promenade karena tidak ada lokasi lagi. Ia meminta pada pemerintah untuk membuatkan lokasi untuk berjualan sehingga tidak liar dengan memasang meja di atas promenade tersebut.

"Saya jualan sini karena tidak ada lagi lahan, terpaksa saya jualan di sini. Saye harap maklum kalau pak wali marah," imbuhnya.

Bentuk UPT
ANGGOTA DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar memberikan komentar terhadap persoalan yang ada di promenade. Menurutnya, promenade sudah bagus dibangun dengan anggaran cukup besar dari pemerintah pusat.

Sekarang, diharapkannya Pemkot Pontianak melakukan penataan terhadap promenade yang ada.

Penataan tidak bisa terlalu lama dibiarkan begitu saja, sebab semakin lama persoalan yang ada semakin kompleks.

"Bangunan yang sudah bagus ini, kalau tidak dilakukan penataan yang cukup bagus dan konsep yang baik, maka promenade tidak akan produktif," ucap Herman Hofi Munawar, Jumat (31/5).

Setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan. Pemkot, dimintanya mempersiapkan lahan kuliner mesti dilakukan sedemikian rupa karena itu berkaitan dengan penunjang wisata. Kemudian, space untuk sosial artinya tempat bermain atau fasilitas publik yang harus disiapkan.

"Selain itu, perlu juga ruang budaya untuk pengembangan budaya lokal, seperti meriam karbit. Itu mesti ada space tersendiri sehingga keberadaan promenade ini tidak mengganggu keberadaan budaya," tambahnya.

Tiga space itu, dinilai Herman Hofi sangat penting dipikirkan oleh Pemkot Pontianak. Kemudian, ia menyarankan perlu dipikirkan terkait pengelolaan, yaitu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau sejenisnya yang bisa mengelola minimal dalam satu tim 5-7 orang untuk menata, mengontrol dan selainnya.

"Harus ada UPT tersendiri mengelola tepian Sungai Kapuas itu. Tidak bisa main larang-larang begitu saja, sedangkan penataan tidak ada dilakukan," ujarnya.

Ia mengharapkan, Pemkot harus segera menata dan lokasi itu menumbuhkan ekonomi baru.

"Jangan sampai munculnya promenade ini malah mematikan masyarakat lokal. Tidak kalah penting juga masyarakat harus diberikan perhatian, sadar akan wisata untuk memberikan kenyamanan pada orang," tambahnya.

Kemudian, berkaitan dengan sampah, Herman menegaskan persoalan ini bukan hanya dari warga kota, tapi dari hulu. Selain itu, Pemkot harus memberikan solusi kemana masyarkat membuang sampah dan ada penanggungjawabnya siapa. (oni)