Sebut MK Lembaga Negara Penjaga Konstitusi, Presiden Jokowi Minta Semua Pihak Tidak Rendahkan MK

BW menuding pemerintah hari ini sebagai rezim yang korup dan berharap MK tidak menjadi bagian rezim tersebut.

"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW. 

Pernyataan yang dilontarkan Bambang Widjojanto alias BW menuai respon dari sejumlah pihak. 

Tidak hanya dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, pernyataan Bambang Widjojanto juga disoroti oleh mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan. 

Bahkan, Presiden Joko Widodo juga ikut mengomentari pernyataan Bambang Widjojanto yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. 

Feri Amsari : BW Mainkan Strategi Pressure Public

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menegaskan pernyataan Bambang Widjojanto merupakan wujud satu diantara kemampuan yang dimiliki sebagai advokat. 

"Kalau lihat gaya Mas Bambang ya, itu kan memang salah satu kemampuan beliau. Untuk kemudian memahami kondisi bahwa dengan alat bukti yang terlalu simpel perlu ada kekuatan yang menekan," ungkapnya saat program Kompas Petang bertema polemik tudingan "Mahkamah Kalkulator", belum lama ini. 

Selain itu, kata Feri Amsari, menandakan bahwa Bambang Widjojanto dengan gaya advokasinya sedang memainkan strategi melalui pressure public atau menekan publik. 

"Maka semua mengarah kepada Mahkamah (MK_red). Bahwa kemudian keputusan Mahkamah berbeda dengan harapan Mas BW, tentu publik akan berasumsi peradilan sudah bagian dari rezim yang korup," timpal Direktur Pusat Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas itu. 

Feri Amsari memaklumi apa yang dilontarkan Bambang Widjojanto sebagai strategi advokat. Namun, dalam kondisi seperti ini, semestinya pertarungan lebih kepada pembuktian di Mahkamah Konstitusi.

"Sejauh mana para kuasa hukum bisa membuktikan alat buktinya adalah alat bukti yang valid," saran Feri Amsari.

Ia mengakui sudah membaca permohonan gugatan sengketa Pilpres 2019 dari kuasa hukum Prabowo-Sandiaga setebal sekitar 37 halaman. 

Konsentrasi Prabowo-Sandiaga Uno pada beberapa link berita. Menurut dia, tentu saja itu tidak kuat untuk bertarung di MK. 

"Itu tentu saja tidak kuat. Tapi saya bisa memaklumi kenapa permohonan ini masih belum kuat. Karena memang batas waktu yang tersisa sangat pendek," terang dia.