Fadli Zon: Lima Tahun Pemerintahan Jokowi Terjadi Pemasungan Demokrasi hingga Persekusi Ulama

Menurut data BPS akhir tahun lalu, variabel kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat di Indonesia memang turun.

"Kalau kita periksa, variabel yang mengalami penurunan tersebut adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peran peradilan yang independen," tulisnya.

Kita sama-sama bisa melihat, selama lima tahun pemerintahan Jokowi telah terjadi pemasungan demokrasi, pembungkaman masyarakat, persekusi terhadap aktivis dan ulama yang kritis terhadap Pemerintah, serta penangkapan tokoh-tokoh dengan tudingan makar.

Jadi, sesudah dua puluh tahun Reformasi, kini kita sedang berada di titik balik otoritarianisme.

"Bedanya, dulu otoritarianisme disokong oleh militer, maka kini disokong oleh polisi," jelasnya.

Akhir-akhir ini ancaman terhadap kebebasan berpendapat serta kebebasan berekspresi memang kian menguat.

Demokrasi kita tiba-tiba saja jadi mengharamkan demonstrasi.

Hak rakyat untuk menyatakan pendapat, misalnya memprotes kecurangan Pemilu, bahkan bukan hanya telah dihalang-halangi, tapi mengalami intimidasi sedemikian rupa.

Ancaman itu selain terlontar dari sejumlah menteri juga aparat kepolisian.

Terakhir bahkan masyarakat yang ingin memprotes kecurangan Pemilu pada 22 Mei nanti ditakut-takuti dengan kemungkinan adanya aksi teror bom oleh teroris.

Selain itu ada sweeping, razia dan pencegahan masyarakat yang akan datang ke Jakarta.

"Menurut saya, ini sudah kelewatan. Seharusnya aparat kepolisian memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang hendak menuntut hak-hak konstitusional, bukan justru malah memberikan teror verbal semacam itu," katanya.

"Rakyat bukan musuh. Aparat kepolisian harus ingat semboyan “melindungi dan mengayomi," tegasnya.

Sebagai salah satu pimpinan lembaga tinggi negara, sekaligus pemimpin partai politik, Fadli Zon mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar bisa bekerja sama dengan seluruh elemen demokrasi untuk mencegah negara kita tidak menjadi ‘polizeistaat’, atau negara polisi, di mana negara, atau aparat negara, memposisikan diri lebih tinggi daripada hukum dan masyarakat.

Deretan Fakta Gadis Pontianak Bobol Bank Rp 1,8 Miliar Demi Mobile Legends, Cara Pelaku Terungkap! https://t.co/6LJs43rEOF lewat @tribunpontianak

— Tribun Pontianak (@tribunpontianak) 20 Mei 2019