Advetorial

Disnakertrans Kalbar Akan Intens Sosialisasi Kepesertaan BPJS Kesehatan ke Badan Usaha di Kalbar

Isa Hadad menuturkan pihaknya terus mengupdate jumlah tenaga kerja yang bekerja di seluruh badan usaha di Kalbar

Disnakertrans Kalbar Akan Intens Sosialisasi Kepesertaan BPJS Kesehatan ke Badan Usaha di Kalbar
TRIBUNPONTIANAK/Hamdan
Deputi Direksi Wilayah Banten Kalimantan Barat dan Lampung BPJS Kesehatan Fachrurrazi dan Kejati Kalbar Baginda Polin Lumban Gaol Usai Tanda Tangani MoU Koordinasi, pengawasan dan Kepatuhan se Kalbar di Aula Kejati Provinsi Kalbar 

Disnakertrans Kalbar Akan Intens Sosialisasi Kepesertaan BPJS Kesehatan ke Badan Usaha di Kalbar

PONTIANAK - Kepala Bidang Pengawas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat Isa Hadad menuturkan pihaknya terus mengupdate jumlah tenaga kerja yang bekerja di seluruh badan usaha di Kalimantan Barat.

Saat ini terdapat dua data yang pegang oleh dinas yakni data pekerja berdasarkan data dari para wajib lapor ketenagakerjaan dan yang kedua berdasarka data yang akan disusuri sebagai acuan untuk pemeriksaan.

"Kami sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan telah melakukan kerjasama dalam bentuk pengawasan dan sosialiasi progran kepesertaan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Kendati demikian sejauh ini memang beberala badan usaha di Kalbar terbilang cukup patuh untuk mendaftarkan pekerjanya ikut serta dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, namun dirinya juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa badan usaha yang bandel dengan tidak mendaftarkan pekeja sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Pasti ada yang bandel, tidak semua perusahaan yang mau mengikutsertakan pekerja kedalam program kepesertaan oleh karena itu sangat perlu kita lakukan sosialisasi kepada perusahaan yang mungkin tidak paham bahwa para pekerjanya wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan," ujarnya.

Baca: DAFTAR 25 Pemain Borneo FC di Shopee Liga 1 2019, Minim Striker dan Hanya 2 Pemain Asing

Baca: Hasil Situng KPU Pilpres Terbaru di Sumatera Barat Senin 13 Mei, Data 92,26%! Prabowo Menang Telak

Baca: Program PLN Peduli Salurkan Santunan pada 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa di Kalbar

Selain itu, Isa menegaskan pihaknya juga terus memberikan sosialisasi terkait keselamatan kerja Menurutnya penerapan budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja harus terintegrasi dengan berbagai pihak.

Peraturan Ketenagakerjaan UU Nomor 13 tahun 2003, di dalam UU tersebut termaktub persoalan norma kerja dan norma K3. Norma kerja berakitan dengan menyankut soal waktu kerja, waktu istirahat, hak-hak para pekerja yang berkerja di perusahaan tertentu.

"Soal norma K3 yakni asas keselamatan standar yang harus digunakan oleh para pekerja saat bekerja di perusahaan.

Menurutnya banyak sektor-sektor di pertambangan, industri pekerbunan, dan kimia ada banyak potensi terjadinya kecelakaan kerja bagi para pekerja. Sehingga perlu penggunaan peralatan perlindungan diri untuk meminimalisir kecelakaan kerja.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved