Pengamat Minta Penyelenggara Soroti Potensi Migrasi Suara di Internal Partai

Akademisi dan Pengamat Politik Untan, Jumadi, Ph.D mendorong agar penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu menyoroti potensi migrasi

Pengamat Minta Penyelenggara Soroti Potensi Migrasi Suara di Internal Partai
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Akademisi FISIP Untan, Dr. Jumadi, M.Si 

Pengamat Minta Penyelenggara Soroti Potensi Migrasi Suara di Internal Partai

PONTIANAK - Akademisi dan Pengamat Politik Untan, Jumadi, Ph.D mendorong agar penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu menyoroti potensi migrasi atau perpindahan suara didalam suatu partai.

"Kita tidak menutup mata bahwa memang inikan pemilihan yang sangat rumit, karena faktor keserentakan, rumitnya bukan hanya persoalan teknis, potensi orang kemudian untuk melakukan kecurangan juga cukup tinggi," katanya, Jumat (10/05/2019).

Kecenderungan yang mesti juga perlu diperhatikan penyelenggara dalam hal ini KPU Bawaslu, lanjutnya adalah migrasi suara diinternal.

"Ada partai misalnya yang memperoleh suara besar, sudah dapat kursi, untuk mendorong agar kawan satu partai memenuhi kuota dalam penghitungan sainte lague murni, kemudian suaranya dimigrasikan. Fenomena ini menurut saya agak luput dari pantauan penyelenggara," tuturnya.

Baca: Dinas Perikanan Optimal Awasi Ilegal Fishing di Kapuas Hulu

Baca: Bupati Citra Akan Evaluasi 203 Pejabat yang Baru Dirotasi

Dikatakannya, pergeseran tersebut dalam bentuk perubahan suara, penambahan dan pengurangan suara Caleg di internal Parpol pada Dapil yang sama.

Hal itu terjadi bisa karena kesalahan teknis atau bisa jadi faktor kesengajaan sebagai bentuk kecurangan. Hal tersebut yang mesti dicermati oleh KPU dan Bawaslu.

"Memang ini dilakukan ditingkat bawah, modus operandi ditingkat bawah, saya pikir ini mesti jadi perhatian, karena bukan hanya bagian dari kecurangan tapi bagian dari kejahatan demokrasi juga. Akhirnya menjegal orang lain yang memenuhi persyaratan namun karena ada kenaikan suara diinternal partai maka menjegal dari caleg yang lain, yang secara individu suaranya cukup," tuturnya.

Solusinya, kata Jumadi, penyelenggara mesti mencermati fenomena tersebut.

"Jika ada indikasi ditemukan alat bukti yang kuat dari pihak tertentu, bisa didiskualifikasi, menurut saya ini penting belum lagi modus-modus yang lain. Ini karena proses yang tidak betul, hasilnya jadi tidak betul, jadi maksud saya fenomena ini luput, padahal juga kecurangan dalam pemilu," katanya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved