Gara-gara Dukung Jokowi-Ma'ruf, 111 Pengurus Teken Petisi Desak Pecat Waketum PAN

Padahal, PAN telah memutuskan untuk mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Soni mengatakan, kader yang berbeda sikap dengan partai harus mendapatkan sanksi tegas.

"Siapa pun yang tidak patuh terhadap hasil Rakernas PAN yang telah memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Sandi sebagai capres dan cawapres 2019 maka partai harus memberikan sanksi yang tegas," ujar Soni.

"Apalagi kalau dia elite partai yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk taat terhadap keputusan partai," tambah dia.

Hingga hari ini, tercatat 111 kader yang menuliskan namanya dalam petisi ini. Selain Soni, nama lain yang ada dalam petisi itu adalah Ketua DPP PAN Yahdil Abdi Harahap dan Euis Fatayati.

Selama ini, Bara memang kerap menunjukkan sikap berbeda dengan keputusan partainya. Ketika ada kader di daerah yang menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf, Bara cenderung membela mereka. Kompas.com masih mencoba menghubungi Bara Hasibuan untuk dimintakan tanggapannya atas petisi ini.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban dari Bara.

Baca: KPU Sanggau Berikan Santunan Kepada Keluarga Anggota KPPS 03 Dusun Bungok yang Meninggal Dunia

Baca: Bupati Sanggau Resmikan Sirkuit Babai Cinga di Kawasan Sabang Merah

Baca: Taklukan Wakil Karawang, Indah Nur Safarin Rebut Medali Emas Kejurnas Untuk Kalbar

Reposisi Koalisi PAN

DPP PAN menyebut beredarnya petisi terkait pemecatan Bara Hasibuan merupakan bentuk ketidakpuasan pengurus. Para pengurus kecewa karena pernyataan-pernyataan Bara yang berseberangan dari keputusan partai.

"Petisi itu kelihatannya adalah bentuk ketidakpuasan dari para pengurus atas sikap dan pernyataan politik Bara Hasibuan yang selama ini dinilai berbeda dengan keputusan dan kebijakan partai. Kalau perbedaan sikap itu tidak diumbar ke publik, mungkin semuanya bisa memahami. Tetapi jika diumbar ke publik dan isinya selalu berbeda dengan kebijakan yang ada, banyak di antara teman pengurus yang merasa kecewa," ujar Wasekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.

Saleh mengatakan kader dan pengurus PAN, termasuk Bara, harus mematuhi segala kebijakan yang sudah diputuskan dalam rapat kerja nasional. Secara pribadi, Saleh sudah membaca petisi yang beredar dan berharap konflik ini mereda.

"Soal apakah petisi itu akan berlanjut, saya tidak tahu. Saya sendiri hanya baca di WhatsApp group. Harapannya sih ini mereda. Tidak perlu petisi seperti ini. Cukup dimintai penjelasan dan komitmen untuk tertib dalam menyampaikan pendapat," ujarnya.

Sorotan terhadap Bara antara lain ketika momentum berbincangnya Presiden Jokowi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Negara usai pelantikan gubernur Maluku, Rabu (24/4) menjadi sorotan.

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan meski kedatangan Zulkifli Hasan ke Istana Negara sebagai Ketua MPR, namun posisi Ketua Umum PAN tetap melekat. Karena itu, ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kenegarawanan Zulkifli Hasan.

"Itu menunjukkan sikap kenegarawanan dari pak Zulkifli sebagai ketua MPR dan posisinya tidak bisa dipisahkan pak Zul adalah ketum PAN," kata Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis, (25/4).