Gubernur Janjikan BumDes Terbaik Dapat Bonus, Berikut Besarannya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan Darsani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai tahun 2020 akan memberikan reward kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang pengelolaannya usahanya baik dalam mewujudkan desa mandiri. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji pada kegiatan Peningkatan Kapasitas BUMdes di Balai Petitih kantor Gubernur, Selasa (23/4/2-019).

Sutarmidji menjanjikan mulai tahun depan akan memberikan reward (hadiah) kepada Bumdes yang baik dan bagus pengelolaannya itu kita siapkan dan kita pilih 10 terbaik.

"Masing-masing akan diberikan tambahan modal sebagai penghargaan untuk mereka yang sudah mengelola paling kecil Rp 75 juta paling tinggi bisa sampai antara Rp 150 juta sampai Rp 200 juta untuk nambah modal," ujarnya. 

Baca: Soal Uji Emisi Kendaraan Roda Empat di Kota Pontianak, Ini Dia Penjelasan Dosen Polnep

Baca: Mobil Pejabat Pemkot dan Kapolresta Pontianak Kena Sasar Uji Emisi, Ini Dia Hasilnya

Baca: Pemkot Pontianak Evaluasi Kualitas Udara, Siap Uji Emisi 1.800 Kendaraan Selama Tiga Hari

Setelah diberikan penambahan modal bagi Bumdes, Midji meminta para pengelolaan Bumdes untuk menambah jaringan supaya agar usaha yang dijalankan berkembang dan semakin maju.

Nanti Bumdes seluruh Kalbar ini harus ada jaringan supaya mereka bisa berkembang antara satu Bumdes dengan lainnya.

"Bumdes yang mendapatkan nilai terbaik itu akan jadi percontohan, nah ini harus serius dalam pengelolaannya," ujarnya.

Lebih lanjut Midji memaparkan Pemerintah Provinsi berencana akan meminta kepada BUMN yang bergerak dalam bidang pelayanan kebutuhan masyarakat bisa diajak kerjasama dengan Bumdes yang ada di Kalbar.

"Saya minta BUMN yang bergerak bidang pelayanan kebutuhan masyarakat bisa dijadikan kerjasama dengan Bumdes seperti Bulog untuk mempasarkan kebutuhan pokok, kemudian PT. Pertamina untuk mempasarkan Gas Elpiji 3 Kg itu juga bisa dikerjasamakan. Karena kalau BumDes ini bisa maju maka perekonomian desa tersebut akan maju," imbuhnya.

Dirinya menilai kendala dalam pengelolaan Bumdes yang ada selama ini yaitu sumber daya manusia yang belum memadai. Serta pemerintah daerah yang belum serius dalam pengelolaan Bumdes tersebut.

"Kendala yang dihadapi pertama SDM masih belum memenuhi, kedua tergantung kepada pemdanya dan camat serta kepala desanya yang belum serius. Mau tidaknya desanya maju dan bisa tidak mereka membaca peluang disitu (BUMdes) itu yang akan kita berikan bimbingan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aminudin mengatakan dari 642 jumlah bumdes yang hanya terdapat 252 di antaranya yang aktif sementara sisanya masih berstatus non aktif.

"Masih banyak Bumdes yang belum bergeliat, oleh karena itu Bumdes yang sudah aktif dan bergerak hari ini kita undang untuk dibekali sejumlah peningkatan kapasitasnya dalam mengelola usaha di desa," ujarnya.

Aminuddin juga menuturkan para pengelola Bumdes yang ada saat ini agar tidak mudah puas. Silahkan terus lakuka pengembangan terhadap potensi usahanya masing-masing. "Apapun usahnya yang berpotensi untuk berkembang silahkan terus digiatkan. Seperti potensi perikanan, pertanian dan sebagainya. Menyesuaikan selurug potensi lokalnya," ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menuturkan Bumdes juga memiliki peranan terhadap penyaluran prodak khas dari desanya sendiri keluar. Sehingga nilain jual prodaknya akan jauh lebih tinggi dibandingkan hanya dijual di dalam desa saja.