Kopri PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalbar Ajak Kawal Kasus Audrey

Sri juga mengatakan bahwa kasus yang terjadi pada Audrey bukan hanya bullying tapi sudah tindak kriminal

Kopri PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalbar Ajak Kawal Kasus Audrey
Twitter
Tagar #JusticeForAudrey Trending Topic Twitter, Kasus Pengeroyokan Siswi SMP Pontianak Viral 

Kopri PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalbar Ajak Kawal Kasus Audrey

PONTIANAK - Ketua Kopri Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia (PKC PMII) Kalbar, Sri Yulandari mengajak seluruh elemen untuk mengawal kasus Audrey yang telah heboh dimedia sosial.

Sri juga mengatakan bahwa kasus yang terjadi pada Audrey bukan hanya bullying tapi sudah tindak kriminal yang sudah sepantasnya pelakunya diberi hukuman.

"Walaupun pelaku yang berjumlah 12 orang tersebut masih dibawah umur tapi tidak ada alasan atas perbuatan yang mereka lakukan, apalagi sebagai kaum terpelajar yang baru saja menyelesaikan pendidikan SMA sudah sepantasnya mereka diberikan efek jera agar sedikit berfikir bahwa apa yang mereka lakukan salah," katanya.

Maka dari itu, ia pun mengajak untuk seluruh elemen dapat mengawal kasus ini secara bersamaan.

"Moral pelajar seakan tak di didik, membabi buta seperti tak diajari etika. Pesannya Mari kita sama-sama mengawal proses hukum pada kasus ini. jangan sampai kasus ini selesai begitu saja tanpa adanya penyelesaian dari kedua belah pihak," ujarnya.

Baca: Gelar Forum Group Discussion Jelang Pemilu, Ini Penjelasan Kapolres Kapuas Hulu

Baca: Kasus Audrey Pontianak - Hotman Paris Sebut Ketua KPPAD Kalbar Lo Jangan Asal Ngomong!

Baca: 7 Terduga Pelaku Pengeroyokan Bantah Benturkan Kepala dan Rusak Kelamin Audrey

Menurutnya pula, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada BAB VII Pasal 89 yang berbunyi Anak korban dan/ atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang – undangan.

Jelaslah, kata dia, bahwa kasus ini tentunya perlu ditangani dengan baik oleh pihak – pihak yang berkewajiban. Karena pada hakikatnya manusia mempunyai haknya masing – masing ketika mengalami suatu ketidakadilan.

Kemudian, Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

"Hukum yang berwenang dan berkeadilan berkewajiban untuk mengusut tuntas peristiwa ini agar tidak di contoh oleh kaum millenial lainnya," tutupnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved