Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Ranik Beri Pandangan Hukum Pada Kasus Au

Erma Suryani Ranik mengapresiasi langkah Polresta Pontianak yang menangani kasus bullying terhadap pelajar SMP bernama Au

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Ranik Beri Pandangan Hukum Pada Kasus Au
TRIBUNPONTIANAK//Ya'M Nurul Anshory
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Erma Suryani Ranik, saat diwawancara awak media di Mapolda Kalbar, Rabu (27/3/2019). 

Lebih lanjut ia menerangkan, mengenai pelaku, patut diingat bahwa UU SPPA mengatur bahwa apabila pelaku berusia diatas 14 tahun.

Apabila melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas 7 tahun atau lebih, maka terhadap pelaku ini dapat dikenakan penahanan.

Pidananya dapat berupa peringatan dan pidana dengan syarat yakni pembinaan di luar Lembaga Permasyarakatan.

Mengenai kasus Audrey, tindak pidana yang dituduhkan pada pelaku adalah penganiayaan yakni pasal 351 ayat 1.

Jika terjadi penganiayaan berat maka ancaman hukuman maksimal 5 tahun.

Ada pula isu yang menyebutkan pelaku merusak vagina korban, maka harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

"Apabila terbukti tentu hakim akan memberikan pertimbangan lain," bebernya.

Patut diingat bahwa UU SPPA mengatur bahwa vonis terhadap anak yang menjadi pelaku pidana harus dikurangi sepertiga dari jumlah hukuman karena prinsip Keadilan Resoratif dan Diversi dalam UU SPPA.

Ia menghimbau agar masing masing pihak menahan diri. Korban, pelaku dan saksi dalam kasus Audrey ini adalah anak-anak.

Mereka semua harus dibimbing dan di pulihkan. Negara sudah mengatur urusan pidana anak ini dengan sangat baik penanganan perkara ini.

"Mari kita dukung Polri, Komisi Perlindungan anak daerah, anak dan orang tua agar dapat duduk bersama mencari solusi terbaik bagi semua," ajak Erma.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved