Berikut 12 Hasil Rumusan dari UU Desa oleh Lembaga Gemawan

Keempat, memastikan perluasan Partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Berikut 12 Hasil Rumusan dari UU Desa oleh Lembaga Gemawan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MAUDY ASRI GITA UTAMI
Lembaga Gemawan menyampaikan hasil rumusan rekomendasi bersama menuju masyarakat mandiri, di Hotel Kapuas Palace, Jumat (5/4/2019). 

Berikut 12 Hasil Rumusan dari UU Desa oleh Lembaga Gemawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Lembaga Gemawan menyampaikan 12 hasil rumusan rekomendasi bersama menuju masyarakat Mandiri, melalui implementasi UU Desa Nomor 06 tahun 2014.

Berdasarkan pembelajaran dari proses Seminar dan Lokakarya dengan tema "Menuju Masyarakat Swadaya dan Mandiri" di Hotel Kapuas Palace, Pontianak, tanggal 4-5 April 2019 serta dihadiri oleh berbagai perwakilan dari 14 Kabupaten & Kota di Kalimantan Barat telah merumuskan Rekomendasi Bersama Menuju Masyarakat Swadaya Mandiri sebagai berikut:

Pertama, mendesak Kepada Pemerintah Pusat untuk segera mengkonsolidasikan urusan percepatan pembangunan desa melalui satu kementrian.

Baca: Edi Kamtono Harap Pelebaran Jalan Hasanudin dan H Rais A Rahman Rampung Tahun Ini

Kedua, percepatan pembangunan desa mensyaratkan adanya pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang responsif serta cepat membuat kebijakan untuk memfasilitasi dan mensupervisi desa agar dapat melaksanakan paradigma desa membangun.

Ketiga, mendesak Pemerintah Daerah untuk melakukan peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD, dalam hal implementasi UU Desa 6/2014.

Keempat, memastikan perluasan Partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Kelima, pengembangan dan pemberdayaan BUMDes sebagai ekonomi baru di desa yang berorientasi pada kesejahteraan warga, membina kerukunan sosial dan merawat ekologi agar sumber penghidupan dapat berkelanjutan.

Keenam, mendesak Pemerintah Daerah (Baik Kabupaten maupun Provinsi) agar memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa tapal batas desa dan memfasilatasi pemetaan untuk pembuatan peta desa.

Baca: Mashudi Minta Pemkot Siapkan Solusi Sebelum Relokasi Pedagang Pasar Ibu

Ketujuh, memastikan munculnya Kebijak Dana yang berorientasi dan mengarustamakan pada kesejahteraan dan peduli k om§ok rentan seperti warga miskin, perempuan, pemuda, anak dan penyandang dtsabilitas.

Delapan, memastikan tidak adanya regulasi yang menghambat pencairan dana desa dan memastikan dukungan struktural penguatan desa (aksi afirmasi) seperti mempercepat prosedur pelayanan.

Sembilan, mendesak Pemerintah agar membangun jaringan internet tiap desa untuk percepatan proses pelaporan keuangan berbasis online, pajak dan pelaporan berbasis online lainnya di tingkat desa.

Sepuluh, mendesak pemerintah melakukan sosialisasi dan percepatan Reforma Agraria, melalui skema TORA maupun Perhutanan Sosial, khususnya bagi kawasan hutan yang masuk dalam wilayah pemukiman, Perkebunan Rakyat dan wilayah budidaya, Infrastruktur serta Ruang Publik Desa.

Sebelas, mendesak pemerintah untuk menjamin akses pelayanan publik, akses lembaga keuangan, dan kebijakan perlindungan terhadap perempuan, serta memberikan hak yang sama kepada perempuan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi, sertahak kepemilikan sesuai aturan.

Duabelas, mendesak Pemerintah Kabupaten untuk memastikan keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan Desa, baik dalam Aparatur Desa maupun BPD serta memastikan prioritas penganggaran untuk program pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved