Tingkatkan Pemahaman HAM, Pemkot Pontianak Sosialisasi Ranham

Bagian hukum mengangkat tema pemenuhan hak perempuan dan anak, yang berhadapan dengan hukum

Tingkatkan Pemahaman HAM, Pemkot Pontianak Sosialisasi Ranham
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SYAHRONI
Sejumlah peserta poto bersama bersama narasumber pada kegiatan sosialisasi Rencana Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) tahun 2019. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak menggelar kegiatan sosialisasi Rencana Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) tahun 2019. Kegiatan berlangsung di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (18/3/2019).

Tema yang diangkat dalam sosialisasi kali ini adalah, ‘Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum’.

Turut dihadirkan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pontianak, Iptu Inayatun N, Pemerhati Anak Kalbar, Nurhasanah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Darmanelli sebagai moderator.

Turut diundang kalangan stakeholder atau masyarakat yang memiliki kepentingan seperti Ketua RW, RT, tokoh masyarakat, kepala sekolah, guru dan lainnya.

"Kegiatan ini diselenggarakan oleh bagian hukum Setda Kota Pontianak dan saya sebagai DP2KBP3K sangat berterima kasih. Bagian hukum mengangkat tema pemenuhan hak perempuan dan anak, yang berhadapan dengan hukum," ucap Kadis DP2KBP3A, Darmanelly.

Baca: UPB Pontianak Tuan Rumah Rakernas ISMEI XIV, Seminar Nasional Ekonomi Generasi Melenial

Baca: Lapor SPT Apakah Harus ke Kantor Pajak Sesuai Alamat KTP, Berikut Penjelasannya

Darmanelly menerangkan ada lima klaster hak anak yaitu, hak sipil dan kebebasan, pengasuhan keluarga, kesehatan dan kesejahteraan sosial, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, terakhir yaitu perlindungan khusus terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus, berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, korban bencana.

Kegiatan yang diselenggarakan kali ini, merupakan klaster kelima tentang perlindungan khusus terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus, berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, korban bencana.

Ia menyampaikan jangan sampai terjadi hal kekerasan didalam keluarga, baik antar suami-istri maupun terhadap anak.

Di Kota Pontianak berdasarkan data yang ada di Unit PPA Polresta Pontianak sepanjang 2018 terdapat 134 kasus, baik kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan serta kejahatan seksual pada anak.

Darmanelly mengutarakan pada dasarnya tidak ada anak yang nakal tapi anak itu banyak akal. Tinggal orang dewasa yang mengarahkan mereka ke hal positif, termasuklah guru, orangtua dan lingkungan mengarahkan mereka.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved